AKSARALOKA.COM, PONTIANAK – Gubernur Sutarmidji menerima audiensi Manager PT. Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, Achmad Rifqi di Pendopo Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Rabu (30/3/2022).
“Volume solar bersubsidi sebesar 93 persen, sementara non subsidi sebesar 7 persen,” kata Sutarmidji usai pertemuan membahas solar subsidi dan non subsidi.
Menurut Sutarmidji, seharusnya komposisi dibuat menjadi seimbang, misalnya volume solar bersubsidi sebesar 80 persen dan 20 persen untuk yang non subsidi.
“Agar solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak,” pinta Sutarmidji.
Selain itu, perbedaan yang jauh antara harga solar bersubsidi dengan non subsidi membuka ruang bagi para penimbun.
Disvarietas harga solar subsidi dan non subsidi berada di atas Rp 8ribu. Ini menyebabkan oknum yang nakal ikut antre membeli solar bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga non subsidi kepada pihak industri.
“Tentunya hal ini menyebabkan negara rugi dan masyarakat yang membutuhkan solar bersubsidi juga rugi,” tutur Sutarmidji.
Untuk mengatasi hal tersebut, PT Pertamina bersama BRI bekerjasama memberikan solusi dengan mengeluarkan kartu kendali agar pihak SPBU dapat mengendalikan pengisian solar bersubsidi.
“Jadi, para konsumen yang membutuhkan solar bersubsidi dapat menggunakan kartu kendali agar dapat diketahui berapa jumlah solar bersubsidi yang dibeli, di SPBU mana, sehingga bisa terukur setiap hari,” jelas Sutarmidji.
Kebijakan penerbitan kartu kendali tentunya akan menimbulkan pro dan kontra, terutama bagi oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dari disvarietas harga.
“Masyarakat yang berhak tidak akan protes karena mereka memang harus dibantu. Untuk kedepannya, jangan buat disvarietas harga subsidi dan non subsidi terlalu jauh agar negara dapat mensubsidi dengan nilai nominal yang terjangkau, seperti Rp 3ribu per liter untuk solar bersubsidi,” tegas Sutarmidji.
indinavir medication – order confido pills emulgel online order