AKSARALOKA.COM, MEMPAWAH – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Keramat Patih Patinggi Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) berlangsung meriah di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu 8 Maret 2025. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, dan Penasihat Presiden Bidang Ketahanan Nasional, Jenderal (Purn) H. Dudung Abdurachman, mendapatkan gelar kehormatan adat Dayak dari Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu 8 Maret 2025.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, turut mendampingi Menteri HAM. Hadir pula Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, Kepala Pusat Pengembangan SDM HAM, Aditya Sarsito Sukarsono, serta jajaran pejabat Kemenkum Kalbar lainnya.
Rombongan tamu kehormatan disambut secara adat oleh Panglima Jilah dengan ritual pemotongan bambu sebagai simbol penghormatan. Para tamu kemudian menerima syal adat dan disambut dengan tarian khas sebelum menuju pentas utama untuk menyaksikan pertunjukan barongsai.
Dalam acara tersebut, Menteri HAM RI Natalius Pigai dianugerahi gelar Patih Nagari Binua Tarabit, sedangkan Jenderal (Purn) H. Dudung Abdurachman menerima gelar Panglima Binua Nagari. Gelar ini merupakan bentuk penghormatan atas kontribusi mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan menjaga persatuan bangsa.
Dalam sambutannya, Panglima Jilah mengapresiasi kehadiran para pejabat negara dan berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat terus terjalin. Ia juga mengusulkan pembentukan Kantor Wilayah HAM di Kalimantan Barat agar penanganan isu-isu HAM lebih efektif.
Menanggapi usulan tersebut, Jenderal (Purn) H. Dudung Abdurachman menegaskan komitmennya dalam menjaga persatuan NKRI. Ia juga menyatakan akan melaporkan permasalahan perbatasan kepada Presiden agar segera mendapat perhatian dan tindakan dari aparat penegak hukum.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan tanah adat harus mendapatkan izin resmi dari pemiliknya dan masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proyek pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh menghilangkan tatanan budaya yang dianut masyarakat adat. Pemerintah siap menerima laporan terkait kasus tanah dan kriminalisasi selama masih dalam ranah eksekutif,” tegas Natalius Pigai.
Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka dalam menjaga adat dan HAM, Panglima Jilah serta pimpinan Tariu Borneo Bangkule Rajakng lainnya menerima sertifikat Sahabat HAM dari Kementerian HAM RI.
Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan hak-hak masyarakat adat semakin terlindungi dan pembangunan dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
