Pontianak

Diskominfo Pontianak Rancang Renstra 2025–2029, Soroti Isu Digital dan Keterbukaan Informasi

×

Diskominfo Pontianak Rancang Renstra 2025–2029, Soroti Isu Digital dan Keterbukaan Informasi

Sebarkan artikel ini

PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak tengah merancang arah strategis lima tahun ke depan.

Fokus utamanya? Sejumlah isu strategis yang akan jadi fondasi kebijakan dari 2025 hingga 2029.

Dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar Selasa (22/4/2025), Plh Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Edy Purwanto, mengungkapkan bahwa pihaknya melibatkan banyak unsur untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini.

Mulai dari perangkat daerah, media partner, komunitas informasi masyarakat (KIM), hingga narasumber dari Diskominfo Provinsi Kalbar, Komisi Informasi Provinsi Kalbar, dan BPS Kota Pontianak, semua duduk satu meja.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme peserta. Banyak masukan, saran, bahkan kritik membangun yang muncul. Semua itu penting sebagai bekal kami dalam menyusun program yang konkret dan berdampak nyata,” kata Edy.

Diskusi tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan terhadap sejumlah isu strategis yang telah dirumuskan bersama.

Tiga Fokus Besar: SPBE, KIP, Statistik Sektoral

Dalam penyusunan Renstra kali ini, Diskominfo Pontianak menaruh perhatian besar pada tiga isu utama: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Statistik Sektoral.

Edy menjelaskan, SPBE adalah bagian dari transformasi digital pemerintahan yang sejalan dengan kebijakan nasional.

“Contohnya aplikasi Srikandi, yang jadi salah satu langkah nyata mengurangi penggunaan kertas. Indeks SPBE akan jadi tolok ukur keberhasilan kita dalam memanfaatkan teknologi secara menyeluruh,” jelasnya.

Menurutnya, meski Diskominfo menjadi leading sector, keberhasilan SPBE bergantung pada kolaborasi lintas perangkat daerah. “Semua harus bergerak bersama. Kolaborasi adalah kuncinya,” tegas Edy.

Isu kedua yang tak kalah penting adalah keterbukaan informasi.

Dalam forum ini, juga dibahas hal-hal krusial seperti informasi yang dikecualikan dan dasar hukum yang mengatur keterbukaan data publik.

Sementara itu, sektor statistik juga masuk radar. Edy menyebut bahwa Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Indeks SPBE, dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) akan menjadi barometer pencapaian Diskominfo ke depan.

“Kami optimis. Kolaborasi yang sudah dibangun sejauh ini cukup solid. Tinggal bagaimana kita menjalankan semua rencana ini dengan konsisten dan penuh semangat,” tutupnya.