JAKARTA – Kalimantan Barat kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Setelah sebelumnya meraih Top BUMD Award 2025, kini Pemprov Kalbar mendapat apresiasi sebagai provinsi dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tertinggi di wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangkaian Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025–2029 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi momentum penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, sekaligus menyampaikan hasil evaluasi implementasi reformasi birokrasi di berbagai instansi pemerintahan.
Proses evaluasi tersebut dilakukan secara menyeluruh, mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 dan Permen PANRB No. 9 Tahun 2023.
Pimpinan Kalimantan Barat menyambut baik capaian ini dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur yang telah bekerja keras meningkatkan kualitas birokrasi di daerah.
“Dari lima provinsi di Kalimantan, Kalbar menjadi yang terbaik. Ini bukan semata penghargaan, tapi bukti kerja keras seluruh aparatur di lingkungan Pemprov Kalbar,” ujarnya usai menerima penghargaan.
Ia juga menekankan bahwa prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus berbenah dan memberikan kinerja terbaik demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat.
“Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga ke depan kita terus bergerak maju dan berkontribusi lebih besar untuk rakyat Kalbar,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian PANRB mengungkapkan bahwa implementasi reformasi birokrasi telah memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), potensi pemborosan anggaran sebesar Rp128,5 triliun berhasil dicegah.
“Ini bukti bahwa birokrasi yang akuntabel bisa jadi solusi nyata, bukan sekadar beban anggaran,” tegas perwakilan KemenPANRB.
Ia menambahkan bahwa birokrasi kini tak lagi cukup sekadar menjalankan prosedur, melainkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Birokrasi berdampak artinya layanan publik yang cepat, program yang tepat sasaran, dan pemanfaatan anggaran yang efisien. Itulah yang kita dorong bersama,” ujarnya.
Kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kinerja berbasis hasil disebut sebagai kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kalbar pun kini menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan reformasi birokrasi di tingkat daerah.
