PONTIANAK – Di tengah munculnya wacana penanganan anak bermasalah melalui pendekatan militer di sejumlah daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan akan menempuh jalur berbeda.
Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan pendekatan humanis yang menghormati hak anak.
“Kita sudah punya lembaga yang bertugas menangani persoalan anak, yaitu KPPAD,” ujar Norsan, Kamis (15/5/2025).
Pernyataan ini sekaligus menanggapi kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim anak-anak “nakal” ke barak militer untuk pembinaan. Menurut Norsan, Kalbar tidak akan mengikuti langkah serupa.
“Kita tidak akan meniru kebijakan itu. Anak-anak perlu dibina, bukan didisiplinkan dengan cara yang bisa berdampak buruk secara psikologis,” tegasnya.
Norsan menjelaskan bahwa Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) sudah memiliki kapasitas dan mandat yang cukup untuk menangani kasus anak bermasalah secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam menentukan kebijakan.
“Mengirim anak ke barak militer itu tidak hanya berbiaya besar, tapi juga bisa menimbulkan trauma. Tidak tepat kalau kita memperlakukan anak-anak seperti itu,” jelasnya.
Meski demikian, Norsan tidak menutup kemungkinan diterapkannya pendekatan yang lebih tegas untuk kasus-kasus ekstrem.
Namun, ia memastikan semua proses penanganan tetap dilakukan di wilayah Kalimantan Barat.
“Kalau ada kasus berat, kita cari cara khusus. Tapi tetap kita tangani di sini, tanpa perlu mengirim mereka ke luar daerah atau ke barak militer,” tutupnya.
