AKSARALOKA.COM, PONTIANAK – Saat masyarakat berjuang bertahan hidup di tengah gejolak ekonomi dan menurunnya daya beli, Pemerintah Kota Pontianak justru membuat keputusan yang mengundang sorotan.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Edi Rusdi Kamtono, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak terkait diberangkatkan ke Surabaya untuk menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Diduga, anggaran yang dihabiskan mencapai ratusan juta rupiah.
Ironisnya, langkah ini diambil ketika pemerintah pusat tengah gencar menyerukan efisiensi dan penghematan anggaran.
Namun, seolah tak terpengaruh situasi, Pemkot Pontianak justru mengirim rombongan besar untuk menjaga stan pameran dan mengikuti parade budaya di ajang tersebut.
Anggaran Fantastis, Manfaat Minim
Perkiraan kasarnya mengejutkan:
- Tiket pesawat pulang-pergi: Rp2,4 juta per orang
- Penginapan lima hari: Rp2,5 juta per orang
- Total biaya untuk 100 orang: Rp365 juta
Itu pun belum termasuk uang harian serta fasilitas tambahan bagi pejabat eselon tinggi. Di tengah dorongan untuk berhemat, apakah ini yang disebut efisiensi?
Kontras dengan Realita Warga
Di sudut kota Pontianak, pedagang kecil seperti Yance, penjual es tebu, hanya bisa mengelus dada.
“Dulu bisa dapat Rp200 ribu sehari, sekarang Rp100 ribu saja susah,” ujarnya.
Dedi, pemilik warung kopi, turut merasakan dampaknya. “Dulu ramai, sekarang sepi. Kebijakan pemerintah bikin orang makin susah,” katanya lirih.
Padahal, Pontianak bukan kota dengan APBD kuat. Bergantung pada pendapatan jasa dan barang, kota ini belum mandiri secara keuangan.
Saat pandemi COVID-19 melanda, APBD Pontianak sempat goyah hingga pemerintah terpaksa meminjam dana dari Bank Kalbar.
Kini, saat rakyat masih berjuang memulihkan ekonomi, para pejabat justru ‘berwisata’ berjamaah ke luar kota.
Minim Transparansi, Sarat Kritik
Pengamat kebijakan publik, Herman Hofi Munawar, menyebut langkah Pemkot Pontianak ini “kontradiktif dan simbol pemborosan anggaran.”
“APEKSI memang forum penting. Tapi mengirim rombongan besar tanpa ukuran manfaat yang jelas? Itu patut dipertanyakan,” tegasnya.
Tak ada transparansi anggaran, tak jelas pula dampak positifnya bagi masyarakat. Yang terlihat hanyalah anggaran menguap, ASN berseragam kompak, dan rakyat hanya bisa menatap dari balik kaca warung yang mulai sepi.
Harapan Warga: Pejabat Harus Tahu Diri
Warga berharap, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, para pejabat memiliki empati dan kesadaran. Ketika rakyat menjerit, jangan malah berpesta di kota orang.
