PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, meluncurkan dialog percepatan musyawarah desa dan kelurahan khusus pembentukan Koperasi Merah Putih, di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (27/5/2025).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembentukan Koperasi Merah Putih hingga 80.000 desa dan kelurahan seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Norsan mengungkapkan, hingga 26 Mei 2025, Pemprov Kalbar telah melaksanakan musyawarah desa dan kelurahan di 1.064 titik, atau sekitar 49,6 persen dari total desa.
Kabupaten Melawi menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni 139 desa (82,25 persen), disusul Kubu Raya 99 desa (80,5 persen), dan Sambas 145 desa (74,36 persen).
Kota Singkawang mencatat angka terendah dengan hanya 4 desa/kelurahan atau 15,38 persen.
“Terima kasih atas kehadiran Wakil Menteri Pertanian, para bupati, wali kota, serta kepala desa. Ini bukti nyata sinergi untuk menyukseskan program pembangunan di Kalimantan Barat. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dalam mendukung program Presiden dapat segera terwujud,” kata Norsan.
Menurut dia, kehadiran jajaran Kementerian Pertanian memberi semangat bagi percepatan pembentukan koperasi.
Ia menyebut, capaian musyawarah desa/kelurahan naik signifikan dalam dua hari terakhir, dari 667 desa/kelurahan (31,1 persen) pada 25 Mei, menjadi 1.064 (49,6 persen) pada 26 Mei—peningkatan 18 persen.
Norsan menjelaskan, sejumlah langkah strategis telah diambil, antara lain pembentukan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi melalui surat keputusan gubernur, penerbitan peraturan gubernur, alokasi anggaran untuk biaya akta notaris, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Pemprov juga memetakan dan mengelola risiko dalam pengembangan koperasi.
“Saya minta semua elemen berperan aktif, bergotong-royong demi kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi Kalimantan Barat,” ujarnya.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan bahwa koperasi desa merupakan pilar utama kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput.
“Koperasi bukan sekadar lembaga simpan-pinjam. Koperasi Merah Putih harus menjadi kendaraan kolektif bagi petani dan masyarakat dalam mengelola produksi pangan, distribusi hasil pertanian, dan membangun ekosistem usaha yang mandiri dan berkelanjutan,” kata Sudaryono.
Ia menambahkan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras nasional meningkat 51 persen dan jagung 39 persen pada kuartal pertama 2025 dibandingkan tahun lalu.
Menurutnya, capaian itu tak lepas dari kontribusi koperasi dan dukungan lintas sektor, termasuk TNI dan Polri.
Peluncuran dialog ini menandai komitmen Pemprov Kalbar dalam mendukung visi Presiden untuk memperkuat ekonomi desa.
Dengan capaian musyawarah yang hampir menyentuh 50 persen dan berbagai langkah strategis yang telah diambil, Kalimantan Barat menunjukkan kesiapan menjadi pelopor dalam penguatan koperasi desa.
Sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
