PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, saat membuka kegiatan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025 di Aula SSA, Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/6).
“ASN harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. PPPK adalah bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dan mereka harus bekerja dengan setia, profesional, serta menjadi perekat persatuan bangsa,” ujar Amirullah dalam sambutannya.
Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, kompetensi, integritas, dan etika kerja.
Selain itu, ASN juga dituntut untuk mampu berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya di era digital saat ini.
“Di tengah tantangan global, kemampuan belajar secara berkelanjutan menjadi krusial. Orientasi ini harus diikuti dengan serius karena materi yang diberikan akan sangat berguna dalam menunjang tugas dan tanggung jawab sebagai ASN,” tambahnya.
Menurut Amirullah, kehadiran PPPK yang berdedikasi diyakini mampu mendorong kemajuan Kota Pontianak dalam berbagai aspek pembangunan.
“Tugas ASN sangat mulia: melayani masyarakat sepenuh hati. Mari kita bersama wujudkan Pontianak yang lebih baik, adil, dan sejahtera,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur BKPSDM Kota Pontianak, Margaretha, menyebutkan bahwa kegiatan orientasi ini diikuti oleh 589 peserta hasil seleksi PPPK tahun 2024.
Terdiri dari 447 tenaga teknis, 90 guru, dan 52 tenaga kesehatan.
Kegiatan berlangsung selama 20 hari, mencakup sesi pembukaan, pembelajaran daring melalui Massive Open Online Course (MOOC) selama 15 hari, dan pembelajaran mandiri di hari-hari terakhir.
“Orientasi ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang ASN, membentuk sikap profesional, serta meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keselarasan visi dan misi sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,” tutup Margaretha.
