SINTANG — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara resmi membuka Gawai Dayak Nyelapat Taun VII dan meresmikan kantor Desa Bernayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Jumat (20/6/2025).
Didampingi Ketua Bidang I TP PKK Kalbar, Ny. Donata Dirasig, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke wilayah pedalaman.
“Ini rahmat yang patut disyukuri bersama. Selamat gawai untuk seluruh masyarakat Bernayau. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan,” ujar Krisantus saat menyampaikan sambutan di Halaman Rumah Adat Desa Bernayau.
Krisantus secara khusus mengapresiasi dukungan masyarakat Desa Bernayau yang dinilainya turut berperan dalam pencapaian dirinya sebagai Wakil Gubernur.
“Masyarakat Bernayau sudah menunjukkan dukungan luar biasa. Saya bisa berada di posisi sekarang tentu karena kerja sama dan dukungan kuat dari masyarakat di sini,” katanya.
Menurutnya, gawai bukan sekadar perayaan, tetapi menjadi wujud rasa syukur atas hasil kerja keras selama setahun, sekaligus upaya menjaga warisan budaya.
“Budaya adalah jati diri masyarakat. Bila dilupakan, kita akan kehilangan identitas. Di tengah derasnya arus kemajuan teknologi, budaya harus tetap dijaga agar tidak punah,” tegasnya.
Usai membuka gawai, Wakil Gubernur meresmikan kantor Desa Bernayau yang baru. Kantor ini dibangun menggunakan dana asli dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Bernayau.
Krisantus berharap, mulai Senin mendatang, seluruh perangkat desa sudah menempati gedung tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Peresmian kantor ditandai dengan pemukulan gong, penandatanganan prasasti, pemotongan pita, dan pembukaan pintu kantor desa.
Dalam kunjungannya, Krisantus juga bermalam di rumah warga dan berdialog langsung dengan masyarakat.
Ia menilai, komunikasi yang terbuka sangat penting agar pemerintah dapat memahami kondisi riil di lapangan dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Pembangunan harus menyentuh kebutuhan masyarakat. Potensi lokal perlu digali, permasalahan harus dicarikan solusinya. Fokus kita adalah pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan dan kesehatan, pelestarian budaya, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan dialogis dengan warga merupakan bagian dari strategi pemerintahan Kalbar untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata,” pungkasnya.
