JAKARTA — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, Frans Zeno, kehadirannya menegaskan dukungan terhadap percepatan implementasi ekonomi biru di daerah pesisir.
Rakernis yang mengusung tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas” ini dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dan dihadiri para gubernur dari berbagai provinsi, pimpinan Komisi IV DPR RI, serta jajaran pejabat teknis terkait.
Dalam sambutannya, Menteri Trenggono menekankan pentingnya tata ruang laut sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Penataan ini, kata dia, mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, serta didukung peningkatan kapasitas SDM dan strategi teknis yang aplikatif.
“Laut adalah ruang strategis yang menyimpan kekayaan ekonomi luar biasa. Penataan yang bijak bukan hanya melindungi ekosistem, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama bagi masyarakat pesisir,” ujar Trenggono.
Ia juga menekankan perlunya integrasi antara tata ruang laut dan darat sebagai bagian dari pembangunan nasional. Penggunaan wilayah laut untuk sektor perikanan, pariwisata, transportasi, hingga pertambangan, lanjutnya, harus dirancang berbasis zonasi untuk menghindari tumpang tindih kepentingan dan menjaga kelestarian lingkungan.
Menteri Trenggono juga menegaskan rencana pemerintah memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total wilayah perairan Indonesia, atau setara 97,5 juta hektare pada 2045.
Kalimantan Barat Siap Optimalisasi Potensi Maritim
Menanggapi hal itu, Gubernur Ria Norsan menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung kebijakan penataan ruang laut demi kesejahteraan masyarakat.
“Kalimantan Barat memiliki garis pantai yang panjang dan potensi kelautan yang besar. Penataan ruang laut yang terencana akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor—antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan—dalam merealisasikan visi ekonomi biru yang inklusif.
“Integrasi tata ruang darat dan laut sangat penting. Bukan hanya untuk menjaga lingkungan, tapi juga untuk memastikan pertumbuhan
