PONTIANAK — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson meninjau langsung kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di Kalbar.
Peninjauan dilakukan di UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Pontianak, Rabu (16/7/2025), yang disiapkan sebagai lokasi sementara pembelajaran.
Menurut Harisson, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang telah disetujui oleh pemerintah pusat.
“Gubernur telah mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat di Kalbar, dan alhamdulillah usulan itu disetujui. Seluruh fasilitas, mulai dari seragam, makanan, hingga tempat tinggal siswa akan ditanggung oleh pemerintah pusat,” ujar Harisson.
Karena tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai Agustus mendatang, pemerintah pusat meminta agar pelaksanaan segera dimulai.
UPT Pelatihan Kerja di Pontianak dipilih sebagai lokasi awal karena telah dilengkapi dengan asrama dan beberapa ruang belajar. Fasilitas ini akan direhabilitasi terlebih dahulu oleh pemerintah pusat.
Lokasi Tetap Direncanakan di Singkawang dan Ketapang
Harisson menyebut, pemerintah pusat berencana membangun Sekolah Rakyat permanen yang dikelola bersama antara pusat dan provinsi di Kota Singkawang. Sementara dua lokasi yang sudah disetujui untuk tahap awal yakni di Pontianak dan Ketapang.
Untuk tahun ajaran perdana, kuota siswa ditetapkan sebagai berikut:
- Sekolah Dasar: 2 rombongan belajar (rombel), total 50 siswa
- SMP: 1 rombel, 20 siswa
- SMA: 1 rombel, 20 siswa
Siswa akan direkrut dari kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, kecuali Kabupaten Ketapang yang telah memiliki lokasi tersendiri. Rinciannya:
- Setiap kabupaten mengirimkan 4 siswa untuk jenjang SD
- Kapuas Hulu dan Kayong Utara masing-masing mengirim 3 siswa
- Kabupaten/kota lainnya masing-masing 1 siswa
- Tersedia 1 siswa cadangan dari tiap daerah
“Anak-anak yang diterima berasal dari keluarga dalam kelompok Desil 1, yaitu 10 persen masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah di Kalbar. Mungkin nanti akan diprioritaskan khusus untuk Desil 1,” jelas Harisson.
Pemda Diminta Proaktif Usulkan Lokasi Baru
Sekda Harisson juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk aktif mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat kepada pemerintah pusat, dengan dukungan lahan minimal seluas 5 hektare.
“Saya minta bupati dan wali kota aktif menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Kami di provinsi akan mengawal prosesnya. Jika tanah tersedia, maka pemerintah pusat akan membangun Sekolah Rakyat di daerah tersebut,” tegas Harisson.
Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi instrumen pemerataan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di Kalimantan Barat, sekaligus wujud nyata keberpihakan negara terhadap hak dasar warga untuk memperoleh pendidikan yang layak.
