banner 468x60
INFO PEMPROV KALBAR

Tanggapi Aspirasi Honorer Non-Database, Pemprov Kalbar Surati Kemenpan RB

×

Tanggapi Aspirasi Honorer Non-Database, Pemprov Kalbar Surati Kemenpan RB

Sebarkan artikel ini

PONTIANAK – Puluhan tenaga honorer non-database (R4) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Kependidikan (Tendik) SMA/SMK/SLB Kalimantan Barat, mendatangi Kantor Gubernur Kalbar, untuk menuntut kejelasan status kepegawaian mereka.

Para honorer ini mengaku telah mengabdi bertahun-tahun dengan honor minim, namun tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Akibatnya, secara administratif keberadaan mereka tidak diakui.

Dalam audiensi bersama Pemerintah Provinsi Kalbar yang dipimpin Sekretaris Daerah, Harisson, serta jajaran perangkat daerah terkait, perwakilan forum, Rian, meminta pemerintah daerah mengusulkan formasi khusus ke Kementerian PAN-RB untuk honorer yang telah mengikuti tes PPPK Tahap II.

“Kami juga mendesak adanya payung hukum bagi honorer aktif serta pengusulan agar kami bisa mengisi jabatan ASN atau PPPK sesuai dengan Keputusan Menpan RB Nomor 347 Tahun 2024 dan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,” ujar Rian.

Ia berharap honorer R4 yang belum masuk database BKN bisa diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu, guna memperoleh kepastian status dan pengakuan resmi.

Menanggapi hal itu, Sekda Harisson menegaskan bahwa Gubernur Kalbar telah menginstruksikan agar pemprov segera menyurati Kemenpan RB terkait aspirasi para honorer tersebut.

“Kami akan menyampaikan surat resmi kepada Kemenpan RB agar proses pengangkatan tenaga pendidikan ini, baik yang terdata maupun tidak di BKN—bahkan yang belum ikut seleksi PPPK—dapat diproses untuk diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu,” jelas Harisson.

Ia mencatat, dari total 986 tenaga pendidikan yang belum lulus seleksi PPPK di Kalbar, sebanyak 817 orang merupakan honorer non-database.

“Seluruhnya akan kami usulkan. Selanjutnya, kita menunggu respons dan kebijakan dari pusat,” ujarnya.

Langkah proaktif Pemprov Kalbar ini memberikan harapan baru bagi para tenaga kependidikan non-database di daerah.

Komitmen untuk memperjuangkan seluruh honorer, termasuk yang belum mengikuti seleksi, menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian mereka dalam memajukan pendidikan.