PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan menggagas pengaturan jam operasional pengisian BBM bagi kendaraan berat guna mengurai antrean panjang di sejumlah SPBU.
Wacana ini mengemuka dalam rapat bersama pemilik SPBU, Pertamina, BPH Migas, dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Senin (28/7/2025).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Y Trisna Ibrahim, menyebut antrean kendaraan, terutama truk, menjadi sorotan warga yang disampaikan melalui media sosial dan aplikasi layanan publik.
Penumpukan kendaraan dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan berisiko menimbulkan kecelakaan.
“Ini fenomena nyata di beberapa titik SPBU yang sering viral karena antrean panjang,” kata Trisna.
Menurut Trisna, keluhan juga datang dari pengusaha dan sopir truk yang mengejar target distribusi.
Sebagian besar SPBU diketahui telah menggunakan sistem pendaftaran online (barcode) untuk BBM subsidi, namun di lapangan banyak sopir datang di luar jadwal karena khawatir kehabisan kuota.
Padahal, menurut data Pertamina dan BPH Migas, pasokan BBM subsidi di Kalbar masih aman dengan kuota 13 ribu kiloliter untuk lima hari ke depan. Distribusi per SPBU rata-rata mencapai 6,8–16 kiloliter per hari.
“Kalau sudah daftar dan punya barcode, tinggal antre sesuai jadwal. Tapi banyak yang datang lebih awal, itu yang bikin menumpuk,” ujarnya.
Sebagai solusi sementara, Pemkot akan menerbitkan surat edaran Wali Kota terkait jam operasional pengisian kendaraan berat, sembari menyusun payung hukum berupa Peraturan Kepala Daerah.
Contoh penerapan sudah berlangsung di SPBU OSO yang mengatur truk hanya boleh mengisi pada pukul 21.00 hingga pagi hari.
Trisna menegaskan pengaturan ini bukan pelarangan, melainkan upaya menciptakan solusi berkeadilan antara kebutuhan pengusaha dan kenyamanan pengguna jalan.
“Kami ingin win-win solution. Pengusaha tetap bisa jalan, lalu lintas juga tetap lancar,” tegasnya.
