PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui strategi pencegahan dan penguatan kelembagaan.
Komitmen ini ditegaskan Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam Rapat Koordinasi Monitoring Penanganan Karhutla bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta BNPB secara daring, Senin (28/7/2025).
Rakor yang dipimpin langsung Menteri LHK Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ini juga diikuti Kepala BMKG, jajaran Forkopimda Kalbar, serta perwakilan enam provinsi terdampak karhutla, termasuk Kalimantan Barat.
Dalam paparannya, Suharyanto menyebut Kalbar masuk dalam tiga provinsi prioritas penanganan karhutla, bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Berbeda dengan dua provinsi lainnya, Kalbar dinilai sudah melakukan langkah-langkah penanganan yang intensif.
“Kami berharap bisa segera turun langsung ke lapangan untuk memperkuat koordinasi,” ujar Suharyanto.
Gubernur Ria Norsan melaporkan, Pemprov Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana asap sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025.
Hingga kini, terdapat sembilan titik api aktif dari sebelumnya 112 titik yang sebagian besar sudah tertangani.
“Titik api saat ini terverifikasi di Sambas, Sintang, dan Kubu Raya. Seluruhnya sedang ditangani secara serius,” kata Ria Norsan.
Pemprov juga melibatkan berbagai pihak dalam patroli gabungan, operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mempercepat turunnya hujan, hingga penindakan hukum terhadap pembakar lahan. Tercatat tiga perusahaan telah disegel karena diduga terlibat pembakaran.
Hingga akhir Juli 2025, total luas lahan yang terbakar di Kalbar mencapai 1.149 hektare. Namun, kebakaran dinilai masih terkendali berkat sinergi antarinstansi dan partisipasi aktif masyarakat.
“Alhamdulillah, kebakaran masih bisa dikendalikan. Kami berharap hujan segera turun untuk membantu memadamkan api secara alami,” tutup Ria Norsan.
