PONTIANAK — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan Karhutla yang digelar secara virtual dan diikuti seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (2/8/2025).
Presiden menyoroti terus berulangnya Karhutla yang berdampak serius terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian nasional.
Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan.
“Kalau perlu, kita cabut izinnya, ambil alih lahannya. Negara tidak boleh terus-menerus dirugikan. Ini bukan ketidaktahuan, tapi kesengajaan,” ujar Presiden.
Prabowo juga menyinggung praktik korporasi besar yang kerap menghindari pajak namun abai terhadap tanggung jawab lingkungan.
Ia menekankan bahwa aparat penegak hukum dan kementerian teknis harus bertindak tanpa kompromi.
Dalam arahannya, Presiden juga memerintahkan penguatan satuan tugas darat dan udara, penambahan pasukan, perlengkapan pemadaman, serta peningkatan efektivitas operasi water bombing dan modifikasi cuaca.
Ia meminta laporan detail tentang kesiapan peralatan yang dapat digerakkan cepat ke titik-titik api.
Laporan dari Kepala Satgas Nasional Penanganan Karhutla, Hadi Tjahjanto, menyebutkan Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kebakaran tertinggi pada pertengahan tahun ini.
Sejak 31 Juli, tim nasional telah berada di Kalbar untuk koordinasi dan operasi darurat. Dua korban jiwa dilaporkan akibat kebakaran lahan di daerah tersebut.
“Situasi perlahan membaik berkat operasi modifikasi cuaca yang berhasil mendatangkan hujan di beberapa wilayah terdampak,” ujar perwakilan Satgas kepada Presiden.
Dalam periode Mei hingga Juli 2025, tercatat lebih dari 1.400 operasi pemadaman dilakukan, melibatkan TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni, masyarakat, dan dunia usaha.
Sebanyak 11 perusahaan di Kalbar, Riau, dan Jambi disegel karena diduga kuat membakar hutan untuk membuka lahan.
Presiden memerintahkan investigasi terhadap identitas pemilik saham perusahaan-perusahaan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan hukum akan dilakukan secara menyeluruh.
“Jangan ada alasan bahwa membakar lebih murah. Ini bukan soal biaya, tapi soal pelanggaran hukum dan pembangkangan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, juga dipaparkan sejumlah inovasi dari daerah, termasuk alat pemadam berbahan dasar tapioka yang dikembangkan oleh satuan lokal di Kalimantan. Inovasi ini dinilai efektif untuk memadamkan api di lahan gambut.
BMKG memperkirakan puncak musim kemarau masih berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, disertai potensi angin kencang di kawasan gambut seperti Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.
Satgas merekomendasikan peningkatan status siaga darurat di Kalbar dan wilayah rawan lain, penambahan dukungan personel dan peralatan Satgas Udara dan Darat, penguatan pemantauan berbasis digital, serta pelaksanaan modifikasi cuaca secara berkala.
Presiden juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk menghindari kesalahpahaman atas dampak lintas batas asap.
“Ini bukan hanya bencana lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman nasional. Harus kita hadapi bersama dengan keseriusan dan keberanian,” tegas Prabowo.
Rakor ini memperkuat pesan bahwa keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanganan Karhutla.
Pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengawal arahan tersebut dengan aksi konkret dan kolaboratif lintas sektor.
