PONTIANAK — Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengukuhkan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) tingkat kecamatan se-Kota Pontianak untuk periode 2025–2029, Sabtu (2/8/2025).
Pengukuhan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota.
Pelantikan dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
FPK dibentuk untuk memperkuat integrasi sosial dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
“Pontianak adalah rumah besar bagi semua suku dan agama. Keharmonisan harus terus dirawat bersama,” kata Edi.
Menurut data kependudukan per Juli 2025, jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai 687.440 jiwa.
Sebanyak 77 persen di antaranya beragama Islam. Selebihnya, pemeluk Buddha berjumlah 76.150 jiwa, Katolik 40.949 jiwa, Kristen 33.384 jiwa, Hindu 33 jiwa, dan penganut kepercayaan enam jiwa.
Edi mengatakan keberagaman etnis dan agama di Pontianak menjadi kekuatan sosial yang harus dijaga. Warga berasal dari berbagai latar belakang, seperti Melayu, Tionghoa, Jawa, Madura, Dayak, dan lainnya.
“Saya sendiri berasal dari keturunan Jawa, Sambas, dan Sintang,” ujarnya.
Ia meminta para pengurus FPK yang baru dilantik agar aktif menjadi penghubung antarwarga.
“FPK harus jadi jembatan untuk mencegah konflik dan memperkuat rasa kebangsaan,” kata Edi.
Ketua FPK Kota Pontianak, Hendri Pangestu Lim, menyambut baik pengukuhan yang dilakukan langsung oleh Wali Kota.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap keberadaan FPK di tingkat kecamatan.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mendukung secara administratif, tapi juga secara moral dan politis,” ujar Hendri.
Ia berharap para pengurus segera terjun ke lapangan, membangun kedekatan dengan tokoh masyarakat, pengurus RT, dan warga.
Hendri juga menekankan pentingnya dukungan anggaran yang merata untuk kegiatan FPK, termasuk rencana pembentukan FPK hingga tingkat kelurahan.
“Saat ini, FPK Kota Pontianak memiliki lebih dari 150 personel aktif. Kami siap memperluas jangkauan kerja hingga ke tingkat paling bawah,” katanya.
Rangkaian pengukuhan ditutup dengan dialog kebangsaan dan penyerahan surat keputusan (SK) kepada para ketua FPK kecamatan.
Pemerintah berharap FPK menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan warga Pontianak di tengah keragaman.
