PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan Rp475 miliar pada 2025 untuk memperbaiki ruas jalan provinsi yang masuk kategori rusak berat.
Gubernur Ria Norsan menempatkan pembangunan infrastruktur ini sebagai prioritas utama di tahun pertama masa jabatannya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan dana itu akan tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota.
“Tahun 2025, hampir semua daerah yang memiliki jalan rusak berat mendapat alokasi anggaran,” ujarnya di Pontianak, Sabtu (9/8/2025).
Targetnya, proyek ini meningkatkan panjang jalan mantap provinsi sekitar 4 persen. Meski begitu, Iskandar mengingatkan perbaikan tak bisa instan karena keterbatasan anggaran dan perlunya dukungan pemerintah pusat.
Iskandar juga menanggapi kritik publik soal kondisi jalan. Ia mengaku mengapresiasi perhatian masyarakat, namun berharap pemberitaan disampaikan secara akurat.
“Jangan sampai muncul kesan pemerintah daerah tidak bekerja. Setiap rupiah anggaran dipikirkan matang agar manfaatnya langsung dirasakan warga,” katanya.
Proyek ini akan dikebut di sejumlah wilayah, antara lain Ketapang (ruas Ketapang–Pesaguan dan Pesaguan–Kendawangan), Melawi (Kota Baru–Sokan), Sintang (Simpang Semubuk dan Simpang Medang–Nanga Mau–Tebidah–Bunyau), serta Kayong Utara (Teluk Batang–Sukadana).
Daerah lain yang masuk daftar antara lain Sekadau, Sanggau, Kapuas Hulu, dan Singkawang.
