KETAPANG – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menerima audiensi dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Kendawangan bersama sejumlah instansi terkait, bertempat di ruang kerja kediaman Bupati Ketapang, Jumat (15/08/2025).
Audiensi tersebut membahas berbagai aspek strategis terkait pengembangan Pelabuhan Kendawangan, mulai dari peningkatan fasilitas pelabuhan, penguatan konektivitas transportasi laut, hingga rencana penataan kawasan pelabuhan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Balai Pengelola Pelabuhan (BPP), Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kendawangan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah perkembangan rencana penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP), termasuk mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah dengan Gubernur dan kementerian terkait.
Dalam pembahasan, disampaikan bahwa Pelabuhan Kendawangan telah memiliki dermaga sepanjang kurang lebih 250 meter yang siap dimanfaatkan. Selain itu, dibahas pula rencana masuknya kapal penumpang feri dari Semarang, yang saat ini masih dalam proses pengurusan trayek serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional pelabuhan.
Isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian, khususnya terkait Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Dalam audiensi ini dibahas mekanisme kerja sama dengan perusahaan seperti BAP serta PKBM lokal, guna memastikan keterlibatan masyarakat sekitar pelabuhan dalam aktivitas bongkar muat dan operasional pelabuhan.
Selain itu, audiensi turut menyoroti sejumlah isu strategis lainnya, antara lain status dan klasifikasi pelabuhan, perbedaan kewenangan antara KUPP dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta rencana perubahan status pelabuhan agar dapat menunjang kegiatan komersial secara lebih optimal.
Pemerintah Kabupaten Ketapang juga mendorong pemanfaatan aset daerah berupa lahan milik pemerintah di sekitar kawasan pelabuhan sebagai area parkir dan lokasi penumpukan barang. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi jasa kepelabuhanan.
Dalam arahannya, Bupati Ketapang menegaskan pentingnya kajian teknis dan perencanaan yang matang sebelum dilakukan penetapan atau perubahan status pelabuhan. Menurutnya, pengembangan Pelabuhan Kendawangan harus mampu mengakomodasi potensi perdagangan, logistik, serta layanan penumpang secara berkelanjutan.
“Pengembangan pelabuhan harus direncanakan secara komprehensif agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Bupati.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman awal terkait langkah-langkah koordinasi lintas instansi ke depan, di antaranya percepatan penyelesaian sertifikasi lahan, penataan akses jalan masuk pelabuhan, pengaturan tata kelola kawasan pelabuhan, serta mekanisme pembagian retribusi antara pihak terkait.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, dan instansi terkait, Pemkab Ketapang optimistis Pelabuhan Kendawangan dapat berkembang menjadi simpul transportasi laut yang strategis dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Ketapang.
