banner 468x60
Ekonomi

Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2025 Resmi Dibuka, Hadirkan Produk Unggulan 22 Provinsi

×

Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2025 Resmi Dibuka, Hadirkan Produk Unggulan 22 Provinsi

Sebarkan artikel ini
Peresmian Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2025 oleh Sekda Kalbar Harrison di Atrium Ayani Mega Mall Pontianak, Jum'at 29 Agustus 2025. (Maskartini)

AKSARALOKA.COM, PONTIANAK – Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2025 resmi dibuka Sekda Kalbar Harrison di Atrium Ayani Mega Mall Pontianak, Jum’at 29 Agustus 2025. Agenda ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), festival ekonomi syariah terbesar di Tanah Air.

FESyar Kawasan Timur Indonesia 2025 digelar pada 29 Agustus – 1 September di Pontianak. Even FESyar KTI 2025 sendiri menghadirkan pameran UMKM se-KTI (22 Provinsi yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara).

Festival ini juga diselingi dengan seminar, talkshow, training of trainer, kompetisi, business matching, beauty fair, green space, hingga tabligh akbar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menjelaskan bahwa tema FESyar KTI tahun ini adalah “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Memperkuat Stabilitas dan Kemandirian Ekonomi Kawasan Timur Indonesia”.

Menurutnya, tema tersebut penting untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif, berkelanjutan, serta sesuai dengan nilai luhur bangsa dan agama. Ekonomi syariah, kata Harisson, bukan hanya perbankan, tetapi juga mencakup sektor riil, zakat, wakaf, dan industri halal yang tumbuh pesat secara nasional maupun global.

Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar memiliki potensi pasar luar biasa dalam pengembangan produk dan layanan berbasis syariah.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci agar sistem ekonomi syariah bisa berfungsi optimal.

Pemerintah Provinsi Kalbar kata dia telah mengintegrasikan ekonomi syariah ke dalam RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada penguatan UMKM halal, modest fashion, keuangan sosial syariah, serta peningkatan literasi gaya hidup halal.

Ia berharap penyelenggaraan FESyar KTI 2025 dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi dan membawa keberkahan bagi masyarakat Kalbar maupun Indonesia.

“Melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia Kalbar, berbagai program terus kami dorong, salah satunya melalui FESyar KTI 2025 ini. Mari kita jadikan FESyar KTI 2025 sebagai momentum penting untuk mengukuhkan peran ekonomi syariah sebagai motor pembangunan daerah dan bangsa. Selamat datang di Kalimantan Barat,” pungkasnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Doni Septadijaya, menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menempati posisi ketiga dunia dalam Global Islamic Economy Indicator dengan skor 99,9.

Target nasional adalah menjadi pusat ekonomi syariah global pada 2029 melalui penguatan rantai nilai halal, pembiayaan inklusif, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Ia mengatakan di Kalbar, peluang ekonomi syariah masih sangat besar. Dari 34 rumah potong hewan/unggas, baru 16 yang tersertifikasi halal dengan kapasitas baru 15 persen dari kebutuhan daging.

Sektor pariwisata halal pun berpotensi berkembang, meski dari 30 desa wisata belum ada yang bersertifikat halal, dan akomodasi syariah masih terbatas di Pontianak serta Singkawang.

Dengan mayoritas penduduk muslim 60,2 persen, permintaan produk halal di Kalbar diperkirakan mencapai Rp33,96 triliun per tahun. Namun, masih banyak usaha kuliner yang hanya mengandalkan label mandiri tanpa sertifikasi resmi.

Doni menegaskan, kegiatan ini merupakan momentum besar sehingga membutuhkan dukungan luas masyarakat Kalbar. Sebagai langkah penguatan, BI memfasilitasi sertifikasi halal bagi 300 UMKM, membentuk Pusat Informasi Halal di Pontianak, serta mendorong UMKM Kalbar masuk program Industri Kreatif Syariah (IKRA) untuk promosi di ajang nasional hingga internasional.

Selain itu, BI juga membantu sertifikasi enam rumah potong hewan, serta mendukung kemandirian ekonomi delapan pesantren melalui pelatihan, sarana usaha, dan pendampingan.