banner 468x60
Pontianak

Ratusan Mahasiswa Fisip Untan Geruduk DPRD Kalbar, Desak Reformasi DPR Hingga UU Perampasan Aset

×

Ratusan Mahasiswa Fisip Untan Geruduk DPRD Kalbar, Desak Reformasi DPR Hingga UU Perampasan Aset

Sebarkan artikel ini

Aksaraloka.com, PONTIANAK – Ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Kalimantan Barat, Senin (1/9/2025).

Aksi tersebut menuntut kehadiran langsung Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, untuk menemui massa dan mendengar aspirasi mereka.

Aloysius pun hadir di hadapan mahasiswa bersama sejumlah pejabat penting, di antaranya Gubernur Kalbar Ria Norsan, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, Pangdam XII/Tanjungpura, serta beberapa anggota DPRD Kalbar lainnya.

Presiden Mahasiswa Fisip Untan, Debora Ketrin Tini Malau, menegaskan aksi ini murni menyuarakan kepentingan rakyat.

“Kami pastikan aksi ini damai, tanpa anarkis maupun perusakan,” tegas Debora.

Dalam orasinya, massa mendesak adanya reformasi menyeluruh terhadap DPR.

LMereka menyoroti persoalan transparansi anggaran, dugaan privilese berlebihan para wakil rakyat, hingga perlunya lembaga independen untuk mengevaluasi kinerja DPR.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut kenaikan gaji tenaga pendidik, pengesahan UU Perampasan Aset, penciptaan lapangan kerja baru, hingga perbaikan regulasi terkait maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) di Kalimantan Barat.

Tuntutan Mahasiswa Fisip Untan Pontianak yakni sebagai berikut:

1. Mendesak reformasi DPR RI, termasuk transparansi rincian biaya, pembentukan lembaga pengawas independen, potongan pajak gaji/tunjangan DPR, hingga siaran langsung setiap rapat.

2. Kenaikan gaji guru dan dosen.

3. Segera mengesahkan UU Perampasan Aset.

4. Menjamin penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan.

5. Penguatan fungsi pengawasan eksekutif.

6. Perbaikan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Aksi mahasiswa berlangsung kondusif dan mendapat pengawalan ketat aparat keamanan.

Hingga sore hari, massa tetap bertahan dengan orasi bergantian, menegaskan komitmen mereka mengawal tuntutan sampai benar-benar direspons oleh DPRD maupun pemerintah.