PONTIANAK – Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di Kalimantan Barat memasuki hari kelima. Ratusan massa kembali menyuarakan tuntutan di depan gedung DPRD Kalbar, Senin (1/9/2025).
Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Kalbar, Yakobus Kumis, menegaskan agar para wakil rakyat dan pejabat menjaga sikap.
Menurutnya, gaya bicara dan pola komunikasi pejabat sering kali justru melukai perasaan rakyat.
“Komunikasi pejabat ke depan harus lebih bijak agar rakyat tidak tersakiti dan marah,” kata Yakobus dalam pertemuan lintas etnis dan doa bersama di Kantor Gubernur Kalbar.
Ia mengapresiasi perjuangan mahasiswa dan elemen masyarakat yang konsisten turun ke jalan.
Menurutnya, gelombang aksi yang marak belakangan ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi keresahan publik terhadap kondisi pemerintahan.
“Demonstrasi besar ini adalah akumulasi dari kekecewaan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Yakobus menyebut, kemarahan rakyat dipicu berbagai persoalan: praktik pemerintahan yang korup, hukum yang timpang, hingga tekanan ekonomi.
Ia menyinggung maraknya PHK tanpa solusi konkret dari pemerintah.
Situasi itu, kata dia, diperparah dengan kebijakan kontroversial seperti rencana kenaikan pajak PBB, pemblokiran jutaan rekening oleh PPATK, serta konflik agraria akibat satgas PKH yang dianggap merampas tanah masyarakat.
“Yang paling menyakiti rakyat, di tengah semua masalah itu justru muncul kabar kenaikan tunjangan DPR. Itu melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Yakobus menegaskan kritik masyarakat harus dipandang sebagai masukan konstruktif, bukan ancaman. Ia mendesak pemerintah dan DPR segera membuka mata serta berbenah.
“Keamanan dan kondusivitas Kalimantan Barat harus kita jaga bersama. Pertemuan hari ini harus merumuskan langkah konkret demi ketenteraman daerah,” tutupnya.
