PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan komitmen menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
Gubernur Kalbar Ria Norsan hadir bersama Sekda dan Asisten II Bidang Perekonomian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, Selasa (2/9/2025).
Dalam arahannya, Tito menyinggung situasi nasional yang tengah memanas akibat gelombang aksi massa sejak 25 Agustus lalu.
“Ada 107 titik aksi di 30 provinsi. Sejumlah fasilitas publik rusak, kantor dibakar,” ujar Tito.
Ia menekankan, kepala daerah harus sigap merespons potensi gejolak dengan mencontoh langkah cepat Presiden Prabowo yang sudah menggelar rapat kabinet, menemui tokoh ormas, agama, hingga elite parpol.
Tito juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah menahan laju inflasi agar tidak memukul daya beli masyarakat.
“Inflasi harus dikendalikan bersama. Pemda berperan menjaga ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat yang sama memaparkan kondisi pangan nasional.
Menurutnya, produksi gabah nasional tahun ini mencapai 33 juta ton, melebihi kebutuhan domestik sebesar 30 juta ton.
“Tahun ini kita surplus 3 juta ton. Tidak ada impor seperti tahun lalu. Bulog akan terus menjaga stok dan stabilitas harga,” ujar Zulhas.
Ia menekankan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan di daerah dan penguatan koperasi desa untuk memperkuat ketahanan pangan.
Pemprov Kalbar sendiri telah menjalankan program Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerja sama dengan Bulog.
Program ini disambut positif warga karena membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
“Langkah konkret seperti GPM terbukti meringankan beban masyarakat. Kalbar siap berkontribusi menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung swasembada pangan nasional,” kata Norsan.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci menahan inflasi dan menjaga daya beli rakyat.
“Kami berharap langkah-langkah proaktif ini tidak hanya menstabilkan harga, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah,” ujarnya.
