PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan membuka Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi Kebangsaan Pemuda Dayak Kalbar di Hotel Ibis Pontianak, Jumat, 5 September 2025.
Forum ini mengusung tema “Kalimantan Barat Harmonis, Damai, dan Toleransi” serta dihadiri pemuda, tokoh adat, politisi, hingga akademisi.
Dalam sambutannya, Norsan menyinggung maraknya aksi unjuk rasa di Kalbar dalam sepekan terakhir.
Ia menegaskan, meski demonstrasi dijamin konstitusi, kebebasan berpendapat tak boleh berujung anarkisme.
“Di balik kebebasan itu, ada potensi gejolak sosial dan perpecahan bangsa. Apalagi jika dilakukan dengan vandalisme dan kekerasan, tanpa ruang dialog,” kata Norsan.
Ia juga mengingatkan bahaya penyebaran radikalisme dan intoleransi yang bisa memanfaatkan situasi politik nasional.
Karena itu, ia menilai FGD Pemuda Dayak sebagai langkah positif untuk merawat kebangsaan.
Norsan mengapresiasi inisiatif para pemuda yang responsif terhadap situasi bangsa.
“FGD ini strategis untuk menggali ide-ide cemerlang dalam membangun Kalbar yang harmonis, damai, dan toleran,” ujarnya.
Selain menyerukan nilai toleransi, Norsan menyinggung isu yang kerap diangkat mahasiswa, termasuk praktik penambangan emas tanpa izin (PETI).
Ia mengklaim pemerintah tengah mengupayakan solusi melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Kami dorong legalitas melalui koperasi dan pengakuan WPR. Dua lokasi di Ketapang dan Kapuas Hulu sudah disetujui, yang lain menyusul,” ucapnya.
Diskusi ini diharapkan menjadi titik awal penguatan dialog lintas elemen. Norsan kembali mengajak generasi muda menjadi agen perubahan.
“Damai adalah pilihan, toleransi jembatan menuju harmoni. Jika kita berdiri bersama, Kalbar akan tetap jadi rumah yang aman dan penuh harapan bagi semua,” katanya.
