PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali mencatat prestasi di bidang pelayanan publik. Tahun 2024, Kota Pontianak meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,35 dengan kategori Sangat Baik (A-) dari Kementerian PANRB.
Tak hanya itu, Pemkot juga diganjar Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 94,96 atau Kualitas Tertinggi (A) dari Ombudsman RI.
Sejumlah perangkat daerah turut menorehkan capaian serupa. RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie meraih IPP 4,49, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4,46, serta Dinas Sosial 4,09. Semuanya masuk kategori Sangat Baik (A-).
Adapun Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak diganjar penghargaan atas peran pembinaan dan pendampingan pelayanan publik.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut penghargaan itu sebagai buah kerja keras jajaran aparatur daerah.
“Penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas layanan. Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya usai menerima penghargaan di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (11/9/2025).
Edi menekankan, kondisi sosial-ekonomi saat ini menuntut pemerintah lebih sigap menghadirkan layanan.
“Pelayanan yang lambat atau berbelit hanya akan menambah beban masyarakat. Justru sekarang waktunya pemerintah hadir lebih cepat, sederhana, dan berpihak pada kepentingan warga,” katanya.
Menurut Edi, tantangan yang dihadapi warga kian kompleks, mulai dari ketersediaan lapangan kerja, akses kesehatan yang adil, hingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
“Reformasi birokrasi tidak boleh sebatas aturan di atas kertas. Masyarakat butuh layanan yang benar-benar memberi solusi, baik untuk pengusaha kecil, pasien rumah sakit, maupun warga yang mengurus dokumen kependudukan,” tegasnya.
Ia menegaskan, capaian ini tidak boleh membuat pemerintah terlena.
“Masih banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada layanan dasar, seperti akta kelahiran, KTP, bantuan sosial, dan fasilitas kesehatan. Aparatur harus lebih peka, karena pelayanan publik bukan sekadar memenuhi target penilaian, tetapi menyentuh kebutuhan nyata masyarakat sehari-hari,” ujarnya.
Edi menutup dengan penekanan agar seluruh ASN dan tenaga teknis terus menjaga komitmen pelayanan.
“Ke depan, kami tidak boleh berpuas diri. Target kami mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas layanan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintahnya, terutama di tengah kebutuhan hidup yang semakin kompleks,” pungkasnya.
