PUTUSSIBAU – Minggu siang, 14 September 2025, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menapakkan kaki di sebuah pabrik pengolahan kratom di Putussibau, Kapuas Hulu.
Di sana, deru mesin dan aroma khas daun purik—sebutan lokal untuk kratom—menyambutnya. Komoditas hijau ini kian hari kian melekat dengan denyut ekonomi masyarakat setempat.
“Kami pemerintah daerah sangat mendukung pembentukan regulasi untuk industri kratom ini,” ujar Norsan di hadapan para pekerja dan petani yang hadir.
Kratom bukan sekadar daun. Di Kapuas Hulu, ribuan kepala keluarga menggantungkan hidup dari tanaman yang tumbuh subur di bantaran sungai dan hutan. Potensinya besar, bahkan disebut bisa menambah pendapatan asli daerah.
“Pada prinsipnya, kratom ini sangat membantu masyarakat, terutama di Kapuas Hulu,” tambahnya.
Namun, di balik harapan itu ada tantangan besar: ketiadaan regulasi yang jelas.
Harga di tingkat petani kerap dipermainkan pembeli, sementara ekspor ke pasar internasional belum sepenuhnya terjamin. Norsan menegaskan, aturan tata niaga kratom mutlak diperlukan.
“Kita ekspor keluar. Perdagangan ini akan kita buat regulasinya, supaya mereka terlindungi… agar tidak mudah dipermainkan harga,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi pun menyiapkan skema ekspor melalui Pelabuhan Internasional Kijing begitu pelabuhan itu berfungsi penuh.
“Nanti kita akan buat semacam pergub supaya seluruh ekspor-impor diarahkan ke satu tempat itu,” jelas Norsan.
Selain tata niaga, kualitas juga jadi sorotan. Norsan menyebut, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan Balai POM untuk memastikan kratom Kalbar memenuhi standar internasional.
“Saat ini mungkin laboratorium sudah ada. Namun ke depan, pemerintah akan menjalin kerja sama untuk pengawasan dan pengujian dengan Balai POM,” tandasnya.
Bagi masyarakat Kapuas Hulu, kehadiran gubernur di pabrik kratom bukan sekadar kunjungan kerja.
Itu adalah sinyal bahwa daun purik, yang dulu dianggap biasa saja, kini mendapat pengakuan sebagai komoditas strategis.
Harapan petani pun sederhana: harga yang adil, pasar yang terbuka, dan regulasi yang berpihak pada mereka.
