Aksaraloka.com, SINTANG-Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar High Level Meeting (HLM) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sintang Tahun 2025 di Balai Praja, kompleks Kantor Bupati Sintang, Rabu (17/9/2025).
Pertemuan ini menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar sebagai narasumber.
Kegiatan diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri atas jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, instansi vertikal, lembaga sosial, perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga perwakilan dunia usaha.
Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK) Kabupaten Sintang, hadir sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Turut mendampingi Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, serta pimpinan BUMN dan BUMD di Sintang.
Kepala Bappeda Sintang, Kurniawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan HLM ini didasarkan pada sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2025 mengenai RPJMD 2025–2029.
“Tujuan utama HLM adalah memastikan komitmen seluruh pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan tetap kuat dan terus berkembang. Selain itu, forum ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi masalah, mendiskusikan faktor-faktor penyebab kemiskinan, dan merumuskan solusi kebijakan konkret bagi Kabupaten Sintang,” ujar Kurniawan.
Tren Kemiskinan Menurun
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Florensius Ronny menyampaikan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sintang menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sintang, persentase penduduk miskin pada 2024 tercatat 8,03 persen, turun 0,15 poin dibanding 2023 yang mencapai 8,18 persen.
“Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari 35.490 jiwa pada 2023 menjadi 35.180 jiwa pada 2024. Capaian ini menempatkan Sintang pada urutan ke-10 terendah tingkat kemiskinan di Kalbar,” kata Ronny.
Meski demikian, ia menekankan bahwa garis kemiskinan di Sintang termasuk tinggi, yakni Rp 670.853 per kapita per bulan, urutan kedua tertinggi di provinsi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Sinergi dengan Arah Nasional
Ronny menambahkan, agenda pengentasan kemiskinan di Sintang selaras dengan visi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui program Asta-Cita, pemerintah pusat menempatkan pengurangan kesenjangan dan pemerataan ekonomi sebagai prioritas pembangunan.
“Dalam RPJMD 2025–2029, pengentasan kemiskinan menjadi isu strategis yang diprioritaskan. Kami akan fokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya penguatan basis data kemiskinan, integrasi program lintas sektor, serta keterlibatan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Sinergi semua pihak mutlak diperlukan agar target penurunan kemiskinan dapat tercapai,” kata Ronny.
Dengan mengucapkan syukur, Wakil Bupati Sintang kemudian membuka secara resmi kegiatan HLM Penanggulangan Kemiskinan 2025.
