Aksaraloka.com, PONTIANAK- Kegiatan Jumat Curhat kembali digelar oleh Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto sebagai wadah silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi serta permasalahan di lapangan.
Jumat curhat kali ini, berlangsung di Kota Pontianak di hadiri berbagai pihak, termasuk para tokoh masyarakat dan pemuda.
Dalam pertemuan kali ini, diantaranya persoalan yang disampaikan keluhan mereka terkait persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) yang masih marak di beberapa daerah di Kalbar.
Menanggapi hal tersebut, Irjen Pipit menegaskan bahwa kegiatan Jumat Curhat bukan sekadar forum dialog, tetapi menjadi ruang komunikasi yang produktif antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
“Ini wadah kita bersilaturahmi, saling memberikan informasi, menyampaikan permasalahan, dan mencari solusi bersama. Tugas kami menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk solusi konkret,” ujar Kapolda.
Menurutnya, persoalan Peti tidak bisa dilihat hanya dari kacamata hukum semata. Ada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan.
“Mereka itu juga peduli terhadap lingkungan, hanya perlu ada program nyata. Peti ini harus dilihat secara menyeluruh, apakah penegakan hukum yang tepat, atau ada alternatif solusi lain,” ungkapnya.
Irjen Pipit menambahkan, kepolisian tidak menutup mata terhadap dampak lingkungan dari aktivitas tambang ilegal.
Namun, ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam mencari penyelesaian.
“Bukan hanya tugas polisi. Kita bisa memfasilitasi, tetapi solusi tidak bisa sepihak. Kalau semua ingin memperbaiki lingkungan, mari kita jaga bersama,” tegasnya.
Lebih jauh, Kapolda Kalbar juga menyoroti pola pikir sebagian masyarakat yang menganggap Peti sebagai jalan pintas ekonomi.
“Sebagian berpikir Peti hanya soal perut. Padahal, modal untuk Peti besar. Banyak dilakukan kalangan menengah, bukan masyarakat kecil. Kalau bicara kesejahteraan, lahan kita masih luas. Bisa ditanami komoditas produktif untuk mendukung ketahanan pangan,” tuturnya.
Ia pun menegaskan bahwa penegakan hukum tetap berjalan, namun harus dibarengi dengan dorongan bagi pemerintah daerah agar mencari solusi yang berkelanjutan.
“Kita tegakkan hukum, tapi juga dorong Pemda punya strategi penyelesaian. Ini soal ekonomi, lingkungan, dan masa depan Kalbar,” pungkas Irjen Pipit.
