PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai dasar agar masyarakat tak hanya menggunakan layanan keuangan, tapi juga memahami manfaat dan risikonya dengan bijak, terutama di era digital.
Hal itu disampaikan Edi saat membuka Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Barat 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar di Pontianak Convention Center, Jumat, 17 Oktober 2025.
“Kota Pontianak berkomitmen mendukung penuh program inklusi keuangan. Kami ingin edukasi keuangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang belum tersentuh layanan formal,” ujar Edi.
Ia menegaskan, inklusi keuangan harus menjadi gerakan nyata yang memberi manfaat langsung bagi warga. Edi mengapresiasi langkah OJK Kalbar yang terus aktif mendorong literasi dan inklusi keuangan di daerah.
“Saya sangat mengapresiasi Ibu Rochma, Kepala OJK Kalbar, yang begitu inspiratif dan penuh semangat. Beliau membantu kami di daerah, termasuk mendorong optimalisasi BPR agar tetap berjalan dan melindungi nasabah,” katanya.
Menurut Edi, potensi ekonomi Kalbar besar, namun masih terkendala sumber daya manusia.
Karena itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas untuk memperluas akses layanan keuangan yang aman, mudah, dan terjangkau.
“Kami di pemerintah daerah sangat membutuhkan pendampingan dalam mengembangkan inklusi keuangan. Kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Edi juga menyampaikan selamat atas penghargaan yang diraih Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalbar.
Ia berharap capaian tersebut menjadi pemacu semangat memperkuat sektor keuangan daerah.
“Semoga Kalbar terus berkibar. Mari bangun Kalbar dengan keuangan inklusif dan hati yang bahagia,” kata Edi.
Sementara itu, Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga menjangkau wilayah terpencil.
Menurutnya, tingkat inklusi keuangan di Kalbar telah mencapai sekitar 85 persen, namun tantangan terbesar ada pada aspek edukasi.
“Secara angka memang tinggi, tapi apakah seluruh masyarakat sudah benar-benar teredukasi? Itu yang harus kita tingkatkan,” kata Rochma.
Ia menjelaskan, melalui program Satu Pelajar Satu Rekening, sekitar 95 persen pelajar di Kalbar kini memiliki tabungan. Sekitar 47 ribu pelaku UMKM juga telah terlayani lembaga keuangan formal.
Dari 1.890 desa, sebanyak 88 persen sudah memiliki agen laku pandai yang menyediakan layanan perbankan dasar di tingkat desa.
“Belum 100 persen karena masih ada kendala jaringan di beberapa wilayah,” ujarnya.
Rochma juga menyoroti meningkatnya minat investasi masyarakat Kalbar pada aset digital. Berdasarkan data OJK, Kalbar masuk lima besar nasional dalam transaksi aset kripto.
“Mayoritas pelakunya anak muda dan mahasiswa. Kami tidak melarang, tapi memberikan pedoman agar mereka memahami risiko dan bertransaksi dengan aman,” tutup Rochma.
