PONTIANAK — Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam mempercepat digitalisasi daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan.
Hal itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus memperkenalkan SPPT PBB-P2 dengan sistem pembayaran berbasis QRIS, di Aming Coffee Podomoro, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Bahasan menyebut digitalisasi merupakan langkah menuju tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Melalui digitalisasi, kita ingin mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi,” ujarnya.
Dalam perubahan APBD 2025, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah ditetapkan sebesar Rp532,9 miliar, sementara dari retribusi daerah Rp151,1 miliar.
Untuk mencapai target itu, Bahasan menilai pemerintah daerah harus bekerja profesional dan inovatif.
“Kita harus menyusun strategi yang cantik agar pemungutan pajak dan retribusi berjalan efektif dan akuntabel. Masyarakat pun harus mendapat layanan yang mudah, cepat, dan murah,” kata dia.
Bahasan menjelaskan, pajak dan retribusi digunakan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan lingkungan hidup.
Di bidang pendidikan, pajak daerah dimanfaatkan untuk penyediaan sarana belajar dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, sedangkan di bidang kesehatan digunakan untuk pembiayaan BPJS masyarakat belum tercakup.
“Sementara di sektor infrastruktur, pajak digunakan untuk membangun jalan, drainase, dan penerangan jalan umum,” ujarnya.
Bahasan juga memberikan lima arahan bagi TP2DD Kota Pontianak:
- Menyusun roadmap kerja yang terukur.
- Memperluas kerja sama guna mendorong transaksi non-tunai.
- Meningkatkan kualitas SDM di lingkungan TP2DD dan OPD.
- Menggencarkan sosialisasi dan literasi digital.
- Memberikan insentif bagi pihak yang mendukung digitalisasi daerah.
“Percepatan digitalisasi tak bisa dicapai dalam waktu singkat. Diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan sinergi semua pihak,” tegas Bahasan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan, TP2DD bukan sekadar forum koordinasi, tetapi bagian dari pelaksanaan arah kebijakan Presiden terkait percepatan digitalisasi transaksi dan layanan publik.
“TP2DD adalah wadah kolaborasi yang baik antara eksekutif dan lembaga-lembaga terkait. Dengan kemampuan dan komitmen yang kita miliki, berbagai program digitalisasi bisa diwujudkan,” katanya.
Amirullah menilai keberhasilan digitalisasi bergantung pada sinergi antarinstansi dan peningkatan kapasitas SDM, bukan hanya kesiapan infrastruktur.
“Pontianak punya peran strategis di Kalimantan, dan infrastruktur digital yang relatif lebih siap dibanding kota lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, dua aspek penting yang harus diperkuat adalah implementasi dan realisasi program.
“Ke depan, seluruh OPD harus bersinergi memperkuat digitalisasi pelayanan publik, mulai dari sarana pendukung hingga sistem informasi,” kata Amirullah.
Dari pihak Bank Indonesia, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat Reinaldy Akbar Ariesha menilai TP2DD sebagai wadah kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mendorong transformasi digital yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tapi juga tata kelola yang transparan dan efisien,” ujarnya.
Reinaldy menilai Pontianak berpotensi menjadi contoh implementasi digitalisasi daerah di Kalimantan, berkat kesiapan infrastruktur dan efisiensi ekosistem ekonomi.
“Kita perlu memperkuat sistem yang sudah ada dan memperluas kerja sama lintas sektor. Dengan kolaborasi yang solid, digitalisasi akan meningkatkan indeks digitalisasi daerah dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
