PONTIANAK – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pemutakhiran data kesejahteraan sosial sebagai dasar ketepatan penyaluran bantuan sosial di seluruh daerah.
Menurut Gus Ipul, akurasi data menjadi kunci utama agar program perlindungan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai, pembaruan data harus dilakukan secara berkelanjutan oleh petugas lapangan melalui sinergi lintas instansi.
“Data itu sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, wafat, menikah, atau pindah tempat. Karena itu, akurasi data sangat ditentukan oleh pemutakhiran di lapangan. Ujung tombaknya ada di Puskesos, kader sosial, pendamping, petugas SLRT, hingga RT dan RW,” ujar Gus Ipul usai meninjau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kantor Lurah Sungai Jawi Luar, Jalan Apel, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang akurasi data. Pemerintah, kata dia, kini berkomitmen menggunakan Satu Data Indonesia, yang mengintegrasikan seluruh data dari daerah dan kementerian, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Tidak boleh ada ego sektoral. Semua data harus terintegrasi agar bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Gus Ipul juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Pontianak yang konsisten melanjutkan program Kemensos sejak 2019. “Saya melihat sendiri bagaimana teman-teman di Pontianak bekerja dengan baik melayani aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini praktik baik yang akan kami duplikasi di daerah lain,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kemensos dalam memperkuat integrasi data kesejahteraan sosial. Menurutnya, keakuratan data menjadi fondasi dalam penyusunan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Bantuan sosial merupakan tahap awal dalam memberikan perlindungan dasar bagi warga. Setelah itu, pemerintah daerah akan mendorong masyarakat menuju tahap pemberdayaan agar mereka mandiri secara ekonomi,” ujar Edi usai mendampingi kunjungan Mensos.
Ia menambahkan, kolaborasi Pemkot Pontianak dengan Kemensos akan memperkuat dampak program sosial di lapangan. Dengan satu basis data yang sama, penyaluran bantuan dan pemberdayaan akan lebih efektif dan terukur.
“Prinsipnya, kami ingin program pemerintah kota dan program Kementerian Sosial saling memperkuat agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak Trisnawati menjelaskan, pada awalnya Puskesos di Pontianak hanya ada di dua lokasi, yakni Siantan Hulu dan Sungai Jawi Luar. “Kini jumlahnya berkembang menjadi 12 Puskesos yang tersebar di enam kecamatan,” ujarnya.
Pendanaan Puskesos bersumber dari APBD Tahun 2025. Dengan perluasan layanan tersebut, Dinas Sosial berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin efektif, terutama dalam mendukung pemutakhiran data serta mempercepat penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
“Bapak Wali Kota juga telah menganggarkan tambahan untuk operasional teman-teman Puskesos,” tutup Trisnawati.
