PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), Harisson, mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/LPNK dengan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugeng Hariyono, secara virtual dari Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (24/10/2025).
Rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, terutama terkait sinkronisasi program dan dukungan anggaran tahun 2026.
Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa usulan kegiatan selaras dengan prioritas nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Kegiatan ini akan dilaksanakan secara tatap muka pada 26–29 Oktober 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Sebanyak 1.104 peserta akan hadir, terdiri atas Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.
Sugeng menjelaskan, 22 kementerian dan lembaga nasional turut menjadi narasumber dalam rakor tersebut, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, hingga Kantor Staf Presiden.
“Kita akan membahas arah kebijakan dan dukungan anggaran pusat ke daerah tahun 2026. Para peserta diwajibkan menyampaikan daftar usulan program dan kegiatan daerah, baik dalam bentuk hardcopy saat registrasi maupun softcopy melalui tautan BPSDM Kemendagri,” ujar Sugeng.
Ia menegaskan, sinkronisasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan pusat dapat diterjemahkan dengan tepat di daerah.
“Dengan adanya sinergi yang kuat, pelaksanaan pembangunan di daerah akan lebih terarah dan efektif,” katanya.
Sementara itu, Sekda Kalbar Harisson menilai rakor ini strategis untuk menjamin dukungan pemerintah pusat benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
“Melalui pembahasan bersama, kita berharap dukungan pendanaan bisa lebih tepat sasaran, sesuai prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Harisson, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menyusun daftar program dan kegiatan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang nantinya akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rancangan kebijakan nasional.
“Sinkronisasi ini juga penting agar tidak ada tumpang tindih program serta memastikan hasil pembangunan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kalbar,” tutupnya.
Rakor ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
