LANDAK – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat kembali melakukan evaluasi terkait rencana pengurangan Dana Tranfer ke Daerah (TKD) serta DAK ke pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Bupati Karolin, saat diwawancara usai menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak, terhadap nota keuangan dan RAPERDA tentang APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan I di Ruang Rapat Utama DPRD Landak. Senin, 10 November 2025, siang.
Karolin menyebut, pegurangan TKD akan sangat berpengaruh terhadap berbagai pembangunan di daerah terutama pembangunan infrastruktur.
Untuk itu dengan kondisi pengurangan TKD, dia berharap pemerintah pusat bisa mendukung pembangunan infrastruktur didaerah.
“Tidak harus melalui skema APBD kabupaten. Jika memang nanti langsung programnya dari pusat kami juga dengan senang hati akan memfasilitasi dan kami terus mengusulkan kepada pemerintah pusat mengenai pembangunan jalan dan jembatan” ucap Karolin.
Karolin menilai infrastruktur di daerah juga sangat penting, karena konektivitas juga akan mendukung program-program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis.
“Tentunya makanan ini harus diantar sampai dengan sekolah-sekolah agar bisa dinikmati oleh anak-anak. Tapi kalau jalan dan jembatan tidak diperbaiki program ini tentu akan terkendala,” jelasnya.
Begitu juga menurutnya dengan program Koperasi Desa Merah Putih, seperti yang diinginkan Peresiden RI Prabowo Subianto untuk dibentuk di seluruh desa, agar bisa memutar roda ekonomi dan masyarakat mendapat manfaat serta mudah mendapat bahan pokok.
“Tentu ini juga perlu didukung oleh adanya jalan dan jembatan yang baik. Akses sampai ke tingkat desa juga harus dibenahi, karena jika tidak maka akan meyebabkan ekonomi berbiaya tinggi yang nanti juga akan menghambat Koperasi Merah Putih untuk berkembang dan mendapatka keuntungan. Sehingga mereka tidak bisa juga menyejahterakan masyarakat sesuai dengan harapan,” katanya.
Hal itu menurut Karolin akan saling terhubung. Sehingga dirinya selaku kepala daerah maupun DPRD menurutnya tidak akan mempermasalahkan sumber anggaran pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa menikmatinya,” pungkasnya.
