SINGKAWANG – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendampingi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah di Bidang HAM 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Singkawang, Kamis, 13 November 2025.
Rapat kerja ini menjadi salah satu rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke-77, mengusung tema “Pemerintah Daerah dan Hak Asasi Manusia: Dari Komitmen ke Implementasi.”
Dalam sambutannya, Ria Norsan menyatakan apresiasi atas kehadiran kedua wakil menteri di Singkawang—kota yang lama dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia.
“Kalimantan Barat adalah miniatur Indonesia. Kita hidup berdampingan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Toleransi, saling menghormati, dan gotong royong adalah kekuatan yang harus terus dijaga,” ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa HAM bukan sekadar urusan regulasi, melainkan soal bagaimana manusia diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Ia menyebut sejumlah indikator sosial-ekonomi Kalbar menunjukkan tren positif.
“IPM Kalimantan Barat pada 2025 mencapai 72,09, naik 0,90 poin dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan turun menjadi 6,16 persen, dan Gini Ratio berada di 0,316,” kata Norsan.
Menurut dia, capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan hasil kerja kolektif pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan.
Meski begitu, ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah: kekerasan terhadap perempuan dan anak, diskriminasi, konflik sosial, serta layanan publik yang belum sepenuhnya berperspektif HAM.
“Rapat kerja ini menjadi ruang refleksi sekaligus langkah konkret untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam pemajuan HAM,” ujar Norsan. “Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam pelayanan yang manusiawi dan bermartabat.”
Bima Arya: Singkawang Berani dan Menginspirasi
Dalam sambutannya, Wamen Dalam Negeri Bima Arya menyebut Singkawang sebagai model keteladanan dalam menjaga toleransi. Ia bahkan menyebut balai kota setempat sebagai “balai kota termahal di dunia”.
“Ada Rp500 miliar pun belum tentu seorang wali kota berani memahat tulisan ‘The Most Tolerant City’ tanpa menuai protes. Singkawang mampu dan berani. Itu pengakuan sekaligus inspirasi,” kata Bima.
Ia menegaskan pemajuan HAM menjadi pilar utama pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita. Program ketahanan pangan, MBG, hingga penyediaan lahan untuk sekolah rakyat disebutnya sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga.
Bima juga meminta para kepala daerah membangun kepercayaan publik dan memastikan pemahaman HAM mengalir hingga level terbawah birokrasi.
“Visi HAM tidak boleh berhenti di kepala daerah. Harus sampai ke lurah dan camat. Keterbatasan anggaran bukan alasan,” tegasnya.
Peserta dan Kehadiran
Rapat kerja ini dihadiri Wamen HAM Mugiyanto; Wamen Dalam Negeri Bima Arya; Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie; para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat; pejabat Kemenkumham; serta peserta Rapat Kerja Nasional Pemerintah Daerah Bidang HAM.
