KETAPANG — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyoroti pentingnya program pendidikan kesetaraan, khususnya Paket C, sebagai salah satu langkah strategis untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang masih tertinggal dibanding provinsi lain di Kalimantan.
Dalam kunjungannya ke SMK Negeri 1 Ketapang, Senin (17/11/2025), Ria Norsan menyebut masalah ketertinggalan pendidikan formal menjadi salah satu penyebab utama rendahnya IPM.
“Problemnya jelas. Sebanyak 25 persen masyarakat Kalimantan Barat tidak tamat SMA,” ujar Norsan.
Menurut dia, kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap indikator pendidikan dalam perhitungan IPM, terutama rata-rata lama sekolah. Karena itu, pemerintah daerah mendorong perluasan akses ke program kesetaraan, mulai dari Paket A hingga Paket C.
“Dengan Paket C ini, kita upayakan semaksimal mungkin. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Ketapang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Ketapang untuk menyelenggarakan Paket A, B, dan C,” ujarnya.
Didukung Industri dan Pemerintah Daerah
Norsan mengatakan, keterlibatan dunia usaha menjadi langkah penting dalam mempercepat pemerataan pendidikan.
Ia meminta pemerintah kabupaten ikut serta memperkuat kerja sama ini agar jumlah peserta pendidikan kesetaraan semakin meningkat.
“Kita support terus. Kita minta Pak Bupati juga support, pemerintah daerah support, supaya lebih banyak pelaksanaan Paket A, B, dan C,” kata dia.
Upaya ini, menurut Norsan, sudah menunjukkan dampak awal. IPM Kalbar yang sebelumnya berada pada angka 70 kini naik menjadi 72,9. “Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tinggal bagaimana kita perkuat dan perluas lagi,” tuturnya.
Model Percontohan untuk Kabupaten/Kota Lain
Gubernur berharap apa yang dilakukan SMKN 1 Ketapang dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah lain di Kalbar, terutama dalam membangun kolaborasi dengan industri setempat.
“Kalau bisa seluruh Kalimantan Barat mencontoh SMKN 1 Ketapang sebagai pilot project,” ujar Norsan.
Ia menilai peningkatan IPM tidak bisa hanya mengandalkan jalur pendidikan formal reguler. Program kesetaraan dinilai memiliki peran strategis dalam mengejar ketertinggalan pendidikan masyarakat dewasa.
Dalam kunjungan tersebut, Norsan menutup pembicaraan dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi memperluas pendidikan vokasi sekaligus pendidikan kesetaraan.
“Kita ingin masyarakat punya kesempatan lebih besar untuk mengejar pendidikan. Dengan itu, kualitas SDM kita pasti meningkat,” katanya.
