PONTIANAK – Mereka dipulangkan secara paksa, sebagian melarikan diri, bahkan tak sedikit yang terpaksa dirujuk karena mengalami gangguan kejiwaan akibat kekerasan di negara tetangga.
Nasib tragis para pekerja migran ilegal itu menjadi tantangan serius bagi Kota Pontianak, yang telah lama dikenal sebagai gerbang dan titik transit utama menuju Malaysia.
Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini menjadi agenda utama saat tim Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan verifikasi lapangan, Kamis (27/11/2025).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengakui, mobilitas tinggi di pelabuhan sungai dan pelabuhan udara menjadi pedang bermata dua.
Kota ini menjadi jalur keberangkatan dan kepulangan bagi warga yang bekerja di negara jiran.
Persoalan serius kerap muncul, terutama yang dialami pekerja migran non-prosedural.
“Ada yang melarikan diri, ada yang dipulangkan secara paksa lewat jalur darat. Banyak yang akhirnya terlantar di sini. Sebagian mengalami gangguan kesehatan, bahkan gangguan kejiwaan karena menjadi korban kekerasan,” ujar Edi Kamtono usai menerima kunjungan KSP di ruang VIP Wali Kota.
Status Pontianak sebagai kota transit, kata Edi, menuntut kewaspadaan tinggi terhadap TPPO.
Lonjakan pengurusan paspor dan arus perpindahan penduduk dinilai membuka peluang besar bagi penyalahgunaan data kependudukan oleh sindikat perdagangan orang.
“Ketika mereka dideportasi atau kehabisan biaya, potensi tindakan kriminal seperti pencurian bisa saja muncul. Ini perlu kita antisipasi secara serius,” katanya.
Terkait langkah konkret, Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satgas TPPO yang bekerja sama dengan BP3MI serta berbagai komunitas.
Pemantauan difokuskan di seluruh wilayah, termasuk terhadap aktivitas agen-agen perekrutan gelap yang kerap memanfaatkan relasi keluarga atau tetangga untuk menjerat calon pekerja ke Malaysia.
“Kita terus memperkuat koordinasi dengan provinsi. Pencegahan harus dilakukan dari hulu, termasuk edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” tegas Edi.
Selain TPPO, pertemuan lima anggota tim KSP dan Pemkot Pontianak juga membahas peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Edi menyebut, Pemkot akan menindaklanjuti program peningkatan kemampuan bahasa asing—seperti Mandarin, Arab, dan Inggris—untuk memperluas kesempatan kerja bagi warganya.
Di aspek ideologi, Pemkot juga melaporkan penguatan pendidikan Pancasila di kurikulum SD dan SMP, sebagai upaya preventif agar anak-anak tidak dimanfaatkan untuk tindakan intoleran atau kekerasan.
“Secara psikologis, usia mereka masih labil dan mudah dipengaruhi,” tutupnya.
