PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (3/12/2025), untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman, terjangkau, dan terdistribusi merata di seluruh wilayah Kalbar.
Sekda Harisson menekankan bahwa pengelolaan pangan harus dilakukan secara terpadu karena komoditas pokok bersifat sensitif dan berdampak langsung terhadap inflasi daerah, stabilitas sosial, serta rasa aman masyarakat.
“Sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, pelaku usaha hingga penyedia logistik adalah prasyarat utama agar kebijakan berjalan terukur, terstruktur, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mengatakan, memasuki periode Natal dan Tahun Baru, pola konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Lonjakan itu dapat memicu kenaikan harga, gangguan distribusi, kelangkaan komoditas, hingga praktik spekulasi dan penimbunan.
“Setiap gejolak harga bukan sekadar isu ekonomi, tetapi menyangkut kepentingan publik dan stabilitas sosial. Pemerintah wajib memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh mekanisme pasar yang tidak terkendali,” tegasnya.
Untuk itu, Sekda meminta dukungan regulasi dari pemerintah pusat dan menginstruksikan Polda Kalbar melakukan deteksi dini serta penegakan hukum terhadap praktik penimbunan dan manipulasi harga.
Ia juga mendorong TPID provinsi dan kabupaten/kota menyusun langkah aksi komprehensif guna menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Harisson turut meminta komitmen asosiasi, ritel modern, distributor, dan pelaku usaha agar menjaga kelancaran distribusi, transparansi perdagangan, dan tidak mengambil keuntungan berlebihan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebih.
“Saya berharap langkah-langkah koordinatif ini memastikan masyarakat Kalbar dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar, Syarif Kamaruzaman, mengatakan rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dan strategi pengendalian harga serta pasokan di seluruh wilayah Kalbar.
Selain itu, kegiatan ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, aparat keamanan, dan sektor logistik.
Agenda rakor menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional serta diikuti pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, perwakilan Polda Kalbar, distributor, pelaku usaha, ritel modern, dan penyedia logistik.
