PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menutup Rapat Koordinasi Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalbar Tahun 2025 yang digelar di Hotel Kini Pontianak, Sabtu (6/12/2025).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk merespons dua isu strategis yang disampaikan Ketua DAD: dukungan biaya operasional dan pengelolaan Rumah Radakng.
Dalam sambutan penutupnya, Gubernur Norsan menyatakan persetujuan untuk memberikan dukungan biaya operasional bagi organisasi adat tersebut.
“Saya akan tindak lanjuti untuk yang pertama. DAD untuk biaya operasional, bukan biaya pribadi, tapi biaya operasional agar organisasi berjalan,” ujarnya.
Meski begitu, ia menekankan bahwa dukungan tersebut harus tetap memenuhi persyaratan administratif dan dilakukan secara hati-hati. Ia juga mengingatkan agar persoalan-persoalan internal tidak dibawa ke media sosial yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Isu kedua yang juga mendapat respons cepat adalah soal pengelolaan Rumah Radakng, rumah adat terbesar di Kalimantan Barat, yang hingga kini masih berada di bawah Pemprov. Norsan menegaskan dukungan penuh agar aset budaya tersebut dikelola langsung oleh DAD.
“Kalau regulasinya sudah nggak masalah, insya Allah dalam bulan-bulan ke depan ini saya tindak lanjuti, dan Januari sudah dikelola sepenuhnya oleh DAD,” tegasnya, yang langsung disambut tepuk tangan peserta Rakor.
Tekankan Persatuan Tiga Suku Besar dan Paguyuban Lainnya
Dalam suasana Rakor yang hangat, mantan Bupati Mempawah dua periode itu juga menyampaikan pesan penting tentang persatuan masyarakat Kalimantan Barat yang terdiri dari tiga suku besar—Melayu, Dayak, dan Tionghoa—serta 24 paguyuban etnis lainnya.
“Intinya bagaimana kita bersatu untuk membangun Kalimantan Barat yang kita cintai ini,” serunya.
Ia menekankan pentingnya menyelesaikan berbagai persoalan melalui musyawarah, mengingat Kalbar memiliki pengalaman sejarah yang cukup rentan terhadap konflik.
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan agar hal-hal yang bisa dibicarakan secara internal tidak langsung dipublikasikan di media sosial yang justru bisa memperbesar masalah.
Singgung Isu Lahan Sosial dan Kepentingan Masyarakat
Di akhir sambutan, Gubernur Ria Norsan menyinggung rencananya menyampaikan sejumlah isu strategis kepada Mayjen TNI Edi Kristanto dari Agrinas, termasuk persoalan lahan sosial/hutan sosial di Kalimantan Barat.
“Saya sudah minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengusahakan agar lahan 2 hektar bagi masyarakat untuk kebun sawit tidak diganggu, karena itu merupakan mata pencaharian utama masyarakat,” tegasnya.
Rakor kemudian ditutup dengan pesan gubernur tentang pentingnya keharmonisan, komunikasi yang baik, dan kerja bersama untuk Kalbar yang lebih maju.
