PONTIANAK — Sepanjang 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan menempatkan kerja lapangan sebagai fondasi utama pembangunan.
Tanpa banyak retorika, Norsan memilih turun langsung ke desa-desa, mendengarkan keluhan warga, lalu mengeksekusi kebijakan.
“Namun kerja kami belum usai,” ujar Ria Norsan, menegaskan bahwa capaian sepanjang tahun ini bukan garis akhir, melainkan pijakan menuju pembangunan berkelanjutan, Rabu (31/12/2025).
Di sektor infrastruktur, Pemerintah Provinsi Kalbar mengedepankan prinsip keadilan wilayah. Pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di pusat-pusat kota, melainkan menyasar daerah perbatasan, pedalaman, dan wilayah dengan keterbatasan akses.
Jalan, jembatan, serta konektivitas antarwilayah dibangun untuk membuka isolasi dan mempercepat pergerakan ekonomi rakyat.
Komitmen menuntaskan janji politik juga menjadi sorotan. Salah satunya melalui pengaktifan kembali Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya sebagai ruang ekspresi seni dan pelestarian budaya lokal.
Selain itu, Bandara Supadio kembali melayani penerbangan internasional, membuka jalur langsung Kalimantan Barat ke luar negeri sekaligus mendorong sektor pariwisata dan perdagangan.
Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalbar memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan. Program beasiswa tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga diperluas ke sekolah swasta.
Kalbar juga aktif mendukung program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Kami ingin memastikan anak-anak Kalbar tumbuh sehat dan memiliki akses pendidikan yang setara,” kata Norsan.
Akses digital turut menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi menyediakan internet gratis untuk sekolah serta internet murah bagi masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan jaringan. Program ini diharapkan memperkecil kesenjangan digital sekaligus mendukung proses belajar mengajar dan aktivitas ekonomi berbasis daring.
Kalbar juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, yang bertujuan mencetak generasi berdaya saing dengan pendekatan pendidikan inklusif dan berkualitas.
Dalam upaya mendekatkan layanan publik ke masyarakat, Pemprov Kalbar meluncurkan dan menguatkan sejumlah inovasi, seperti Gerakan Membangun Desa, Samsat Go Katan, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), serta layanan administrasi kependudukan dan kesehatan berbasis jemput bola melalui program Akasia. Pendekatan ini dirancang untuk memangkas jarak, waktu, dan biaya yang selama ini menjadi hambatan warga.
Sementara itu, program berkelanjutan seperti bedah rumah dan Gerakan Pangan Murah terus digulirkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjamin hunian layak bagi warga kurang mampu, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Menutup refleksi kinerja 2025, Ria Norsan kembali menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut belum menjadi alasan untuk berpuas diri.
“Namun kerja kami belum usai. Kami akan terus turun ke lapangan, mendengar, dan bertindak demi Kalimantan Barat yang adil, maju, dan sejahtera,” ujarnya.
