banner 468x60
Pontianak

Edi Rusdi Kamtono Dorong Kolaborasi Kemenag untuk Pontianak Maju

×

Edi Rusdi Kamtono Dorong Kolaborasi Kemenag untuk Pontianak Maju

Sebarkan artikel ini

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, kerja sama yang terjalin selama ini telah memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Pontianak.

Ajakan tersebut disampaikan Edi saat menjadi inspektur apel peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 Tahun 2026 di Halaman MTs Negeri 2 Pontianak, Sabtu (3/1/2026).

“Kolaborasi ini harus terus berlanjut demi kemajuan pembangunan di Pontianak,” kata Edi.

Ia menilai, semangat tersebut sejalan dengan tema HAB ke-80, “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”. Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan di Kalbar, Pontianak saat ini dihuni hampir 700 ribu jiwa dengan tingkat keberagaman yang tinggi.

“Kondusivitas kota harus terus dijaga agar dapat meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat,” ujarnya.

Edi menegaskan, visi Pontianak Maju, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan yang Humanis menuntut sinergi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Agama.

Bentuk kolaborasi tersebut tampak dalam pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, hingga layanan kesehatan.

“Indikator pembangunan terus menunjukkan tren positif sebagaimana data Badan Pusat Statistik,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Edi juga menyinggung perjalanan 80 tahun Kementerian Agama yang dinilainya konsisten menjaga nilai-nilai keagamaan dalam bingkai kebangsaan.

Menurutnya, kerukunan umat beragama bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi menjadi energi kebangsaan yang mampu mendorong kemajuan.

“Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan, merawat kerukunan umat, memberdayakan ekonomi umat, serta menghadirkan agama sebagai solusi bagi persoalan bangsa,” ucapnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa setiap kebijakan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi aspek administratif dan birokrasi.