BATAM – Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-17 Tahun 2026 yang digelar selama tiga hari di Kota Batam, Selasa (20/1/2026).
Rakernas APKASI XVII mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” dan menjadi forum konsolidasi pemerintah kabupaten se-Indonesia sekaligus wadah penjaringan aspirasi daerah untuk disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Kegiatan ini diikuti oleh 416 kepala daerah kabupaten dari seluruh Indonesia, dengan tujuan memperkuat peran dan fungsi APKASI sebagai organisasi resmi yang menyuarakan kepentingan daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional.
Berbagai isu strategis daerah dibahas secara komprehensif dalam Rakernas tersebut, di antaranya kewenangan daerah, kepegawaian, kemandirian pangan, roadmap pembangunan berkelanjutan, transfer ke daerah, hingga wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Sejumlah narasumber dari kementerian terkait turut dihadirkan untuk memberikan pandangan kebijakan yang utuh dan konstruktif.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan, Rakernas APKASI menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional.
“Rakernas ini sangat penting sebagai ruang konsolidasi dan komunikasi antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Aspirasi daerah harus didengar agar kebijakan nasional benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Alexander Wilyo.
Menurutnya, sinergi pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, termasuk dalam mendukung visi pembangunan nasional Asta Cita.
“Kami di Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan nasional yang berpihak pada penguatan otonomi daerah dan percepatan pembangunan kabupaten,” tegasnya.
Kehadiran Bupati Ketapang dalam Rakernas APKASI XVII ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk aktif berperan dalam perumusan kebijakan nasional serta memperkuat kolaborasi antardaerah demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
