PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan arah pembangunan Kota Pontianak tahun 2027 akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan tidak semata mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga kualitas yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Forum Konsultasi Publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2027 di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/1/2026).
Menurut Edi, Pemerintah Kota Pontianak saat ini tengah mengevaluasi berbagai program pembangunan yang telah berjalan pada 2025 dan 2026. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan program yang akan dilanjutkan maupun disempurnakan pada 2027.
“Banyak program yang akan tetap dilanjutkan, terutama pembangunan infrastruktur seperti jalan, trotoar, drainase, dan saluran. Infrastruktur dasar masih menjadi fokus utama,” ujarnya.
Selain infrastruktur, sektor air bersih dan pengelolaan air limbah juga menjadi perhatian serius. Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah dimulai akan dilanjutkan pada 2027, bersamaan dengan penanganan persampahan secara terintegrasi.
Di bidang pendidikan, Pemkot Pontianak berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, mulai dari PAUD hingga sekolah menengah. Sejak 2026, pemerintah telah melakukan rehabilitasi dan pembangunan PAUD percontohan.
“Kami juga mendukung Sekolah Rakyat yang sedang berjalan, sekaligus memetakan kebutuhan sekolah baru. Hasil musrenbang menunjukkan masih perlunya SMP di wilayah timur dan barat, serta SMA di Pontianak Timur,” kata Edi.
Sektor kesehatan juga menjadi prioritas. Pemkot akan terus meningkatkan layanan rumah sakit milik pemerintah kota di wilayah barat dan utara, serta memperkuat kerja sama dengan rumah sakit swasta yang melayani peserta BPJS Kesehatan.
“Puskesmas juga akan ditingkatkan, baik melalui rehabilitasi maupun pembangunan baru, termasuk penambahan layanan dan kelengkapan fasilitas,” ujarnya.
Di bidang sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat tetap dilanjutkan, seiring upaya menjaga ketertiban dan keamanan kota. Mitigasi bencana juga menjadi perhatian, mengingat kondisi geografis Pontianak yang rawan genangan dan bencana hidrometeorologi.
Edi mengakui penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, termasuk potensi penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.
“Forum ini diharapkan menghasilkan rumusan strategi pembangunan yang tepat agar pelayanan publik, daya saing kota, dan target pembangunan tetap tercapai, bahkan bisa melampaui target,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kota Pontianak memiliki modal pembangunan yang cukup kuat, tercermin dari indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak tercatat sebesar 82,80, lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Barat sebesar 72,09 dan IPM nasional 75,90.
Capaian tersebut didukung oleh usia harapan hidup 75,96 tahun, harapan lama sekolah 15,07 tahun, rata-rata lama sekolah 10,48 tahun, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp16,7 juta per tahun.
Selain itu, angka kemiskinan pada 2025 berhasil ditekan hingga 4 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi 6,16 persen dan nasional 8,47 persen. Inflasi juga tercatat rendah, yakni 1,5 persen, sehingga membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi pekerjaan rumah, dengan angka 7,91 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi dan nasional.
“Forum ini menjadi ruang partisipatif yang strategis untuk menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan Kota Pontianak ke depan,” pungkas Edi.
