LANDAK– Pemerintah Kabupaten Landak menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang juga dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang hari raya keagamaan di Gor Bujakng Nyangko, Kecamatan Ngabang. Jumat, 13 Februari 2026, pagi.
Wakil Bupati Landak, Erani, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, OPD, dan instansi terkait lainnya yang telah bersinergi menyukseskan agenda ini. Ia menyebut partisipasi Kabupaten Landak dalam GPM nasional ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi rakyat.
”Kita bersyukur kegiatan ini berjalan lancar. Saya melihat masyarakat Ngabang sangat antusias datang dan dilayani dengan baik. Ini adalah upaya nyata pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat,” ujar Erani.
Erani memastikan bahwa program ini tidak akan berhenti di pusat kabupaten saja. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Landak berencana untuk melaksanakan kegiatan serupa secara berkala hingga menjangkau tingkat kecamatan.
Ia juga berterima kasih kepada awak media yang turut membantu menginformasikan langkah strategis ini kepada publik.
Dalam kesempatan tersebut, Erani juga menyinggung arahan tegas dari Menteri Pertanian terkait potensi adanya oknum yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum dan Satgas Pangan tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum jika ditemukan adanya penyimpangan atau spekulasi harga di lapangan.
”Menteri Pertanian sangat tegas meminta semua pihak, termasuk Satgas, untuk menindak jika ada penyimpangan. Semua harus berjalan sesuai SOP yang telah dikaji pemerintah demi kebaikan bersama,” tegasnya.
Selain pangan, Pemerintah Kabupaten Landak juga menaruh perhatian serius pada ketersediaan gas LPG. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten, stok gas di Landak saat ini dinyatakan dalam kondisi aman.
Erani mengimbau agar seluruh proses distribusi dijalankan secara benar dan sesuai prosedur untuk mencegah terjadinya kelangkaan atau kendala teknis lainnya.
“Harapan kita distribusi dilakukan sesuai SOP agar tidak ada masalah di lapangan bagi masyarakat,” pungkasnya.
