PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus mendorong penguatan peran seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan obat dan makanan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan melalui Komitmen Menuju WBBM yang diselenggarakan Balai Besar POM di Pontianak di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (12/2/2026).
Dalam sambutannya, Krisantus menegaskan reformasi birokrasi merupakan agenda nasional yang harus terus dijalankan secara konsisten guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
Menurutnya, pembangunan Zona Integritas menuju WBBM tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemenuhan target administratif, tetapi harus menjadi perubahan budaya kerja birokrasi agar semakin transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pengawasan obat dan makanan adalah pelayanan yang sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Peran Strategis BPOM
Balai Besar POM di Pontianak dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat serta bebas dari praktik penyimpangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Krisantus, mendukung penuh pembangunan Zona Integritas yang dilakukan BPOM melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi dan manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Ia juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk memodifikasi produk maupun promosi yang menyesatkan, sehingga pengawasan harus semakin adaptif.
UMKM Perlu Didampingi
Krisantus menegaskan bahwa pelaku UMKM harus terus didorong untuk berkembang, namun tetap membutuhkan pendampingan dan edukasi agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan.
“Saya sangat setuju UMKM kita dorong agar maju, tetapi Balai POM juga harus melakukan pendampingan serta edukasi terhadap pelaku usaha, khususnya di bidang makanan, minuman, dan obat-obatan,” katanya.
Tantangan Wilayah Perbatasan
Ia juga mengingatkan bahwa luas wilayah Kalimantan Barat dengan bentang perbatasan yang panjang menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan, termasuk potensi masuknya produk ilegal yang tidak memenuhi standar.
Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak dapat dilakukan BPOM sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun masyarakat.
“Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, ini menjadi tugas berat yang memerlukan kerja sama semua stakeholder,” tutupnya.
