PONTIANAK, — Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalimantan Barat menyatakan penolakan terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Mereka menilai posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden saat ini sudah tepat untuk menjaga independensi lembaga penegak hukum tersebut.
Sikap itu dideklarasikan pada Minggu (15/2/2026) malam di Pontianak, dihadiri sejumlah organisasi mahasiswa seperti IMM, KAMMI, HIKMABUDHI, HMI, PMII, GMNI, GMKI, dan PMKRI.
Perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Region VII Kalbar, Endro Ronianus, mengatakan penolakan tersebut didasarkan pada hasil kajian internal yang menimbang aspek konstitusional dan kelembagaan.
“Pada prinsipnya kami mendukung agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menempatkan Polri sebagai alat negara,” ujar Endro.
Menurut dia, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, ada potensi tarik-menarik kepentingan politik yang justru dapat memengaruhi profesionalitas institusi. Jabatan menteri, kata dia, bersifat politis dan tidak terlepas dari dinamika kekuasaan.
“Kami ingin menjaga independensi Polri dan tidak menginginkan adanya intervensi politik di kemudian hari. Kementerian adalah jabatan politis yang sangat rentan terhadap kepentingan tertentu,” katanya.
Meski menolak wacana tersebut, Cipayung Plus Kalbar menegaskan tetap bersikap objektif terhadap kinerja kepolisian, termasuk di tingkat daerah. Mereka menyatakan siap memberikan apresiasi atas pelayanan dan penegakan hukum yang dinilai baik, sembari tetap menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Apresiasi kami berikan ketika memang ada prestasi dan pelayanan yang prima. Namun kritik konstruktif tetap kami sampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat yang dijamin undang-undang,” ujar Endro.
Ia menambahkan, apabila wacana tersebut benar-benar direalisasikan pemerintah pusat, organisasi mahasiswa akan melakukan konsolidasi lanjutan untuk menentukan langkah sikap berikutnya.
“Jika itu terjadi, kami akan melakukan kajian lebih mendalam. Namun hingga saat ini posisi kami jelas: Polri sebaiknya tetap berada langsung di bawah komando Presiden,” katanya.
