KETAPANG – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menegaskan bahwa langkah paling realistis dalam pengembangan Bandara Rahadi Oesman saat ini adalah optimalisasi fasilitas yang sudah ada, dibandingkan relokasi yang memerlukan proses panjang dan biaya besar, terutama terkait pengadaan lahan baru.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menerima audiensi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Rahadi Oesman di Pendopo Bupati Ketapang, Rabu (18/2/2026).
“Kalau saya lebih kepada yang paling realistis, yaitu optimalisasi. Relokasi tentu membutuhkan lahan baru dan prosesnya panjang. Dari sisi efisiensi anggaran, optimalisasi lebih memungkinkan untuk segera kita dorong,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, fokus pengembangan saat ini diarahkan pada penyelesaian lahan parkir, peningkatan runway, serta penyesuaian terhadap master plan bandara.
Pemerintah Kabupaten Ketapang menargetkan dalam tiga tahun ke depan sudah terdapat progres nyata, minimal lahan dalam kondisi clear dan perencanaan berjalan baik.
Bupati juga mengakui kondisi fiskal tahun 2026 diperkirakan masih cukup menantang. Namun, pihaknya berharap pada 2027 terdapat kebijakan baru dari pemerintah pusat yang memungkinkan dukungan anggaran lebih optimal. Komunikasi intensif pun terus dilakukan bersama Komisi V DPR RI dan kementerian terkait guna mendorong dukungan regulasi dan pendanaan.
“Jika dari kementerian ada kebijakan relokasi dan dukungan penuh dari pusat, tentu kita terbuka. Namun langkah yang paling cepat dan realistis saat ini adalah optimalisasi,” tegasnya.
Selain penguatan infrastruktur, Pemkab Ketapang juga mendorong kebangkitan kembali rute penerbangan komersial. Maskapai FlyJaya menyatakan minat membuka rute ke Ketapang dan saat ini menunggu persetujuan rute dari kementerian. Rencana awal dijadwalkan tiga kali seminggu, dengan usulan hari Senin, Rabu, dan Jumat guna mendukung mobilitas bisnis dan masyarakat.
Terkait kekhawatiran jumlah penumpang, Bupati memastikan potensi pasar Ketapang sangat menjanjikan berdasarkan data historis penerbangan sebelumnya. Bahkan, maskapai yang sempat meminta jaminan subsidi akhirnya tidak lagi mensyaratkan hal tersebut setelah diyakinkan melalui data dan proyeksi penumpang.
Di sisi lain, tantangan teknis yang masih dihadapi adalah belum tersedianya fasilitas pengisian avtur (DBBU) di bandara. Kondisi ini menyebabkan pesawat harus membawa bahan bakar tambahan dari bandara asal, sehingga berdampak pada kapasitas bagasi dan potensi kenaikan harga tiket.
Untuk itu, Bupati mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Pertamina guna menghadirkan solusi penyediaan layanan pengisian bahan bakar di bandara.
“Ini penting agar biaya operasional maskapai lebih efisien dan harga tiket bisa lebih kompetitif,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala UPBU Kelas II Rahadi Oesman, Dwi Muji Raharjo, dalam paparannya menyampaikan bahwa strategi pengembangan saat ini memang difokuskan pada optimalisasi fasilitas eksisting. Prioritas utama meliputi penyelesaian lahan parkir dan peningkatan runway agar operasional dan pengembangan bandara tetap berjalan.
Ia menambahkan, meski anggaran 2026 diperkirakan terbatas, pihaknya berharap pada 2027 terdapat kebijakan pusat yang lebih mendukung, dengan syarat lahan sudah clear. Targetnya, dalam tiga tahun ke depan sudah ada progres nyata, minimal lahan bersih dan perencanaan berjalan.
Secara keseluruhan, strategi pengembangan meliputi optimalisasi infrastruktur, penyelesaian lahan dan master plan, penguatan lobi ke pemerintah pusat, pembukaan kembali rute penerbangan komersial, serta penyediaan fasilitas avtur guna mendukung efisiensi operasional dan penurunan harga tiket.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap bandara dapat semakin berkembang dan menjadi penggerak konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
