PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja sebagai fokus utama dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan.
Memasuki 20 Februari 2026—genap satu tahun masa jabatan keduanya—Pemprov Kalbar menempatkan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai instrumen pengendali pembangunan agar lebih terukur, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Gubernur mengatakan, tahun pertama merupakan fase krusial untuk membangun fondasi pembangunan berbasis hasil, bukan sekadar realisasi program administratif.
“Kami memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata. IKU dan IKD menjadi alat utama untuk mengawal pembangunan Kalimantan Barat,” ujarnya.
Menurut dia, indikator kinerja tidak lagi dipahami sebagai angka dalam dokumen perencanaan, melainkan pedoman kerja nyata bagi seluruh perangkat daerah.
Ekonomi Tumbuh di Atas Nasional
Selama satu tahun terakhir, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional 5,11 persen, mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat.
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan turun dari 6,16 persen (Maret) menjadi 5,97 persen (September).
Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun dari 4,82 persen (Agustus) menjadi 4,63 persen (November), sedikit lebih baik dibandingkan capaian nasional 4,85 persen.
Ketimpangan pendapatan turut terkendali. Gini rasio Kalbar berada di 0,316 (Maret) dan turun menjadi 0,308 (September)—lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 0,375.
Pembangunan Desa dan Ketahanan Pangan Diperkuat
Pemprov juga menaruh perhatian pada pemerataan pembangunan wilayah.
Persentase desa mandiri mencapai 51,07 persen, menandakan dorongan penguatan ekonomi dan pelayanan dasar hingga ke tingkat desa.
Di sektor pangan, Indeks Ketahanan Pangan berada pada angka 71,52, menjadi indikator stabilitas ketersediaan dan akses pangan masyarakat.
Fokus pada SDM: Pendidikan, Kesehatan, dan Generasi Muda
Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama.
Indeks Pembangunan Pemuda tercatat 62,21, menunjukkan upaya menciptakan generasi produktif dan berdaya saing.
Bidang pendidikan juga menunjukkan tren membaik, dengan:
• Rata-rata Lama Sekolah: 8,07 tahun
• Harapan Lama Sekolah: 12,69 tahun
Budaya literasi diperkuat melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 31,16.
Di sektor kesehatan, Usia Harapan Hidup mencapai 74,28 tahun, sementara prevalensi stunting berada di 14 persen dan terus ditekan melalui intervensi lintas sektor.
Pada bidang perumahan, akses rumah tangga terhadap hunian layak tercatat 74,26 persen, meski masih menjadi pekerjaan rumah untuk ditingkatkan.
Tata Kelola Digital dan Transparansi Menguat
Dalam tata kelola pemerintahan, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kalbar mencapai 3,89, melampaui target 3,82 dengan predikat Sangat Baik.
Pemprov Kalbar juga meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi Pusat, masuk 10 besar nasional dengan nilai 95,58—tertinggi di wilayah Kalimantan.
Wakil Gubernur menilai capaian tersebut merupakan hasil dari fase pembangunan pondasi.
“Tahun pertama adalah fase dasar. Ke depan, kinerja harus semakin terukur dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Selaras dengan Agenda Nasional
Pemprov Kalbar menegaskan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sinkronisasi dilakukan pada penguatan ekonomi, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, serta percepatan penurunan kemiskinan dan stunting.
Gubernur menekankan, harmonisasi pusat dan daerah menjadi kunci efektivitas pembangunan agar manfaatnya dirasakan lebih luas.
Tahun Kedua: Dari Fondasi ke Percepatan
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Pemprov Kalbar menargetkan percepatan pembangunan di sektor strategis dengan bertumpu pada capaian IKU dan IKD tahun pertama.
Fokus diarahkan pada:
• peningkatan kesejahteraan masyarakat,
• penguatan kualitas SDM,
• pemerataan pembangunan hingga desa,
• serta peningkatan daya saing ekonomi daerah.
“Capaian satu tahun ini bukan akhir, melainkan awal untuk bekerja lebih keras. Kita ingin Kalimantan Barat terus maju dan manfaat pembangunan dirasakan seluruh masyarakat,” ujar gubernur.
Pemprov Kalbar menegaskan penguatan indikator kinerja akan tetap menjadi instrumen utama untuk memastikan pembangunan berlangsung efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, sejalan dengan visi Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
