PUTUSSIBAU — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memaksimalkan dukungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu, terutama sebagai wilayah strategis perbatasan negara.
Penegasan itu disampaikan saat kegiatan Safari Ramadan Pemprov Kalbar di Pendopo Bupati Kapuas Hulu, Sabtu (21/2/2026). Menurut Norsan, Kapuas Hulu memiliki posisi penting tidak hanya sebagai kawasan perbatasan, tetapi juga sebagai beranda depan Indonesia yang membutuhkan konektivitas dan pelayanan dasar yang kuat.
“Kapuas Hulu punya peran strategis di wilayah perbatasan. Karena itu, penguatan pembangunan berbasis potensi daerah harus terus kita dorong melalui kolaborasi provinsi dan kabupaten,” ujarnya.
Ia menambahkan, Safari Ramadan dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan serta memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Kalbar melakukan pemantauan terhadap kondisi infrastruktur sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi di lapangan, mulai dari aksesibilitas antarwilayah hingga dukungan sarana dasar bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita ingin melihat langsung situasi pembangunan, apakah sudah berjalan optimal dan apa saja hambatannya. Dari situ kita bisa mencarikan solusi bersama,” kata Norsan.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi siap memberikan dukungan maksimal terhadap kebutuhan pembangunan Kapuas Hulu, khususnya infrastruktur jalan perbatasan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
“Infrastruktur jalan perbatasan sangat vital bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemprov akan mendukung semaksimal mungkin agar akses masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Selain pembangunan fisik, Norsan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kebersamaan dan stabilitas daerah, terutama dalam suasana Ramadan yang sarat nilai persatuan.
Safari Ramadan ini, lanjutnya, diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi sarana memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah daerah dan provinsi guna mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, merata, dan berkelanjutan.
