PONTIANAK – Wali Kota Edi Rusdi Kamtono berharap dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam membantu menyelesaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Pontianak, mulai dari infrastruktur, kesehatan hingga penataan wilayah.
Sebagai kota jasa dan perdagangan, investasi di Pontianak didominasi sektor kuliner, kafe, restoran, dan jasa lainnya. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, kota ini menghadapi persoalan lalu lintas dan distribusi logistik, terutama akibat aktivitas di Pelabuhan Dwikora.
“Kami berharap Pelabuhan Kijing bisa segera beroperasi minimal 50 persen untuk mengurangi arus kendaraan berat di dalam kota,” ujar Edi saat Silaturahmi Ramadan Pemprov Kalbar bersama Pemerintah Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (27/2/2026).
Dorong Infrastruktur Pengurai Kemacetan
Selain optimalisasi pelabuhan, Pemerintah Kota Pontianak juga menyoroti kebutuhan percepatan pembangunan outer ring road, Jembatan Kapuas III, serta rencana Jembatan Garuda sebagai solusi jangka panjang mengurai kemacetan.
Tahun ini, Pemkot Pontianak menargetkan penuntasan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan paralel Sungai Jawi agar pembangunan jalan provinsi tersebut dapat dilanjutkan pada tahun depan, termasuk rencana pelebaran Jalan Imam Bonjol.
Edi juga meminta dukungan provinsi untuk memediasi kerja sama lintas wilayah karena sebagian trase jalan berada di Kubu Raya.
Soroti Batas Wilayah dan Layanan Kesehatan
Persoalan batas wilayah turut menjadi perhatian. Menurutnya, terdapat kawasan yang secara administratif masih menjadi perdebatan karena sebagian warga lebih memilih ber-KTP Pontianak. Ia berharap pemerintah provinsi dapat memediasi revisi regulasi agar persoalan tersebut terselesaikan.
Di sektor kesehatan, Pemkot Pontianak menghadapi pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp223 miliar pada 2026 yang berdampak pada pembiayaan program, termasuk Universal Health Coverage (UHC).
Meski pada 2025 capaian UHC mencapai 98,2 persen dan mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan, pada 2026 pemerintah kota harus menambah anggaran signifikan untuk mempertahankan layanan tersebut.
“Kami tetap berkomitmen menjaga layanan kesehatan, tetapi tentu berharap ada dukungan tambahan agar program ini tetap optimal,” katanya.
Mitigasi Banjir dan Karhutla
Dalam mitigasi bencana, Pontianak menghadapi dua ancaman utama, yakni banjir saat musim hujan dan air pasang, serta kebakaran lahan saat musim kemarau. Pemerintah kota kini menerapkan sistem pompanisasi untuk mengurangi genangan sembari mendorong normalisasi sungai yang menjadi kewenangan lintas wilayah.
Edi menegaskan, kemajuan Pontianak tidak bisa dilepaskan dari dukungan daerah sekitar sebagai hinterland. Dengan lebih dari 43 ribu mahasiswa dari luar daerah yang menempuh pendidikan di kota ini, mobilitas dan kepadatan terus meningkat.
“Kami berharap kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat semakin kuat, agar Pontianak sebagai gerbang Kalimantan Barat dapat berkembang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Gubernur Siap Dukung Pembangunan
Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyatakan siap mendukung pembangunan jalan provinsi di Pontianak, termasuk rencana outer ring road untuk wilayah Pontianak Selatan dan Tenggara.
“Kami juga akan mengusulkan Jembatan Kapuas III. Kalau itu bisa terlaksana, insyaallah kemacetan akan terurai,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan menyinergikan kawasan hinterland Pontianak bersama Mempawah dan Kubu Raya sebagai wilayah penyangga yang berperan sebagai gerbang Kalimantan Barat.
