LANDAK – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa meminta perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Landak agar menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah baik jalan dan jembatan.
Hal tersebut disampaikan Karolin saat menutup rapat koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Landak yang digelar di Hotel Grand Landak, Kamis (5/3/2026).
Karolin mengatakan, rapat forum TJSLP tersebut diikuti sejumlah pelaku usaha yang beroperasi di Kabupaten Landak guna menyinergikan program CSR perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Pada hari ini kita melaksanakan rapat forum TJSLP bersama dengan beberapa pelaku usaha yang ada di Kabupaten Landak,” ujar Karolin usai kegiatan.
Ia menjelaskan bahwa jenis usaha serta besaran investasi yang ada di Kabupaten Landak sangat beragam. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan evaluasi untuk menentukan prioritas penggunaan dana CSR agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, untuk tahun ini pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan dana CSR pada pembangunan dan penanganan infrastruktur, mengingat masih banyak fasilitas yang membutuhkan perbaikan.
Karolin mengungkapkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu alasan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.
“Banyak infrastruktur kita yang masih memerlukan penanganan. Sementara anggaran pemerintah daerah saat ini mengalami pemangkasan cukup besar,” jelasnya.
Melalui dukungan perusahaan, ia berharap pembangunan infrastruktur dapat membantu kelancaran distribusi logistik serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Landak.
“Sehingga kita bisa memastikan distribusi logistik dan produk-produk kita tidak terganggu,” tambahnya.
Selain itu, Karolin menegaskan bahwa pemerintah daerah juga akan meminta perusahaan menyusun rencana program CSR yang selaras dengan kebutuhan daerah.
“Nanti perusahaan diminta membuat perencanaan. Kemudian kita lakukan pendampingan agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah,” ujarnya.
Ia juga memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR akan diperketat agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan rencana serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebelumnya dalam sambutannya, Karolin mengatakan berdasarkan data pemerintah daerah di tahun 2025 lalu total dana CRS dari 22 perusahaan hanya sebesar Rp 3 miliar.
“Jadi mulai sekarang forum ini dioptimalkan, dikawal, diawasi, diverifikasi laporan yang masuk, dan diarahkan,” tegasnya.
