PONTIANAK – Kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Barat tahun ini meningkat signifikan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan jumlahnya naik dari 8.957 unit menjadi 22.000 unit.
Peningkatan itu disampaikan dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (4/3/2026).
“Tadi Pak Sekda minta 20 ribu rumah subsidi, saya tambahkan menjadi 22 ribu. Sektor perumahan memiliki efek besar bagi ekonomi daerah,” kata Maruarar.
Menurut dia, pembangunan rumah rakyat tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi, mulai dari tukang, toko bahan bangunan, hingga jasa angkutan.
Selain rumah subsidi, pemerintah pusat juga meningkatkan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kalbar dari 3.096 unit pada 2025 menjadi 13.800 unit tahun ini.
Maruarar meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data usulan BSPS berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diverifikasi ke Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru) dalam waktu satu pekan.
Ia juga mendorong percepatan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalbar Harisson mengatakan pemerintah provinsi siap mendukung percepatan program perumahan rakyat melalui penyediaan data dan kemudahan perizinan.
“Tanpa dukungan pemerintah pusat, kemampuan APBD provinsi hanya sekitar 106 unit rumah. Karena itu bantuan pusat sangat penting,” ujarnya.
